MANADO, Mediamanado.com – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Amir Liputo, menilai peran media massa sangat penting dalam mendorong peningkatan disiplin dan kinerja anggota DPRD. Karena itu, ia mengajak insan pers untuk tidak ragu menjalankan fungsi kontrol melalui pemberitaan yang kritis, objektif, dan berimbang.
Hal tersebut disampaikan Amir saat menghadiri kegiatan Ngobrol Politik (Ngopi) Bareng yang digelar Forum Wartawan DPRD (FORWARD) Sulut bersama pimpinan dan anggota DPRD Sulut di Basemen Gedung DPRD Sulut, Selasa (28/7/2026).
Acara tersebut dihadiri Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen, Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sulut Louis Schramm, serta anggota DPRD Sulut Nick Lomban, Piere Makisanti, dan wartawan yang meliput aktivitas DPRD Sulut.
Dalam dialog tersebut, Amir menegaskan bahwa media memiliki posisi strategis sebagai pengawas jalannya fungsi legislatif.
Menurutnya, pemberitaan yang mengungkap tingkat kehadiran maupun kedisiplinan anggota DPRD dapat menjadi pengingat agar setiap legislator menjalankan amanah yang diberikan masyarakat.
“Teman-teman wartawan jangan segan mengkritisi legislator yang malas hadir dalam rapat maupun agenda-agenda DPRD. Pers memiliki fungsi kontrol agar anggota DPRD menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik,” ujar Amir.
Amir menjelaskan, tata tertib DPRD telah mengatur mekanisme pemberian sanksi bagi anggota yang tidak mengikuti rapat enam kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tahapan sanksinya dimulai dari pemeriksaan oleh Badan Kehormatan (BK), pemberian sanksi etik, hingga kemungkinan pemberhentian antarwaktu (PAW).
Namun, Amir mengakui penerapan aturan tersebut belum sepenuhnya efektif. Oleh sebab itu, ia berharap media terus mengawal kedisiplinan para wakil rakyat melalui pemberitaan yang faktual.
“Kalau sudah lima kali tidak hadir lalu diberitakan, bisa saja pada rapat berikutnya yang bersangkutan memilih hadir. Artinya, kritik dari media mampu menjadi pengingat sekaligus mendorong anggota DPRD agar lebih bertanggung jawab terhadap tugasnya,” katanya.
Menurut Amir, hubungan yang harmonis antara DPRD dan insan pers bukan berarti menghilangkan sikap kritis. Sebaliknya, kontrol yang dilakukan media merupakan bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan lembaga legislatif yang lebih profesional, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
(DM)
