MANADO, MediaManado.com – Guna mengantisipasi gejolak beras, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus, SE melakukan operasi pasar dimulai pada hari ini Kamis (10/07/2025).
Pelaksana Tugas Harian (Plh) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sulut, Dr Denny Mangala, MSi mengatakan bahwa kelangkaan beras tidak hanya terjadi di Sulawesi Utara, tapi seluruh Indonesia.
“Untuk mengantisipasi kelangkaan ini, maka Gubernur Sulut telah memerintahkan sejumlah Instansi terkait untuk melakukan operasi pasar di tempat rawan kelangkaan beras,” kata Denny Mangala.
Operasi pasar ini, tambah akan dipimpin langsung oleh Asisten II Pemprov Sulut Christian Talumepa dan akan melibatkan stakeholder terkait lainnya seperti Bulog.
“Pemprov Sulut akan turun langsung mengecek informasi kelangkaan yang terjadi saat ini,” jelasnya.
Denny Mangala dengan tegas mengatakan jika menemukan informasi adanya penimbunan secara sengaja oleh para tengkulak, maka pihak akan segera berkordinasi dengan pihak kepolisian untuk diproses hukum.
“Pasti itu kita akan tindak jika ditemukan penimbunan secara sengaja. Kita berharap masyarakat bisa melaporkannya. Kelangkaan beras bukan hanya fenomena lokal di Sulut, tetapi merupakan dinamika nasional yang melanda hampir seluruh provinsi. Namun Pemprov Sulut di bawah arahan langsung Bapak Gubernur, tidak tinggal diam. Langkah-langkah strategis sedang disiapkan secara cepat dan terukur. Tadi sudah dilakukan rapat bersama Instansi terkait termasuk Bulog yang dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan untuk mencari solusi terbaik dalam mengatasi kelangkaan beras di Sulut,” terang Mangala.
Disampaikan bahwa upaya ini tidak hanya bertujuan mengintervensi harga, tetapi juga sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap ketahanan pangan masyarakat, terutama kelompok rentan ekonomi yang paling terdampak oleh fluktuasi harga beras.
“Masalah beras bukan semata-mata soal distribusi, tapi menyentuh aspek hulu hingga hilir. Karena itu, Gubernur terus mendorong peningkatan produktivitas petani lokal dan revitalisasi sistem logistik pangan daerah,” tutur Mangala.
Stabilitas harga bahan pokok terutama beras menjadi perhatian utama pemerintah. Oleh sebab itu, selain intervensi pasar dan distribusi stok cadangan, Pemprov akan memperkuat pengawasan harga dan distribusi oleh Satgas Pangan, guna menghindari praktik spekulatif yang dapat merugikan konsumen.
“Langkah-langkah ini diambil bukan hanya untuk mengatasi gejolak sesaat, tapi untuk memastikan bahwa masyarakat tidak kehilangan daya beli dan tetap mendapatkan akses terhadap bahan pangan pokok dengan harga yang wajar,” tutup Mangala. (*)
