MANADO, MediaManado.com – Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Dadang Kurnia MBA mengatakan, pengawasan secara uji petik atas penyaluran dan pengelolaan dana desa dilakukan BPKP dan Kementerian Dalam Negeri RI melalui Aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) secara online di seluruh Indonesia, termasuk Sulawesi Utara.
Hal itu disampaikan Dadang Kurnia saat menghadiri Pelantikan Setya Nugraha sebagai Kepala BPKP Perwakilan Sulut oleh Gubernur Olly Dondokambey SE di Ruang CJ Rantung Kantor Gubernur, Senin (17/02/2020).
Menurut Dadang, selain pemerintah memberikan perhatian besar pada pemberdayaan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa melalui alokasi dana desa pada tahun 2015, pemerintah pun terus melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan dana desa tersebut.
“Sehingga guna mendorong akuntabilitas keuangan pembangunan dan tata kelola pemerintahan desa, BPKP bersama Kementerian Dalam Negeri mengawal pengelolaan keuangan desa melalui
pengembangan aplikasi SISKEUDES, dan melakukan pengawasan secara uji petik atas penyaluran dan pengelolaan dana desa,” ungkap Dadang.
Dia menjelaskan, secara nasional hingga akhir tahun 2019, terdapat 71.249 desa atau sekitar 95% dari total 74.953 desa, yang telah mengimplementasikan Aplikasi SISKEUDES versi 2.0.
“Sedangkan untuk wilayah Sulawesi Utara per akhir Desember 2019 kemarin, implementasi SISKEUDES versi 2.0 telah mencapai 1.507 desa atau 100 % di 12 kabupaten /kota,” sebut Dadang.
BPKP Perwakilan Sulut pun bangga karena Pemerintah Kota Kotamobagu mengimplementasikan secara Online SISKEUDES, termasuk oleh desa-desa di Kabupaten Bolmong.
Sedangkan transaksi non tunai yang terpantau melalui Aplikasi SISKEUDES dilakukan Pemkab Bolmut dan Minahasa Tenggara untuk peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
“Kami berharap implementasi SISKEUDES secara online dan penerapan transaksi non tunai ini dapat segera dilaksanakan pada desa – desa di wilayah pemerintahan daerah lainnya,” tandas Dadang.
Dia menambahkan, untuk semakin meningkatkan koneksi dengan SISKEUDES, aplikasi inipun dapat digunakan oleh Inspektorat di wilayah masing – masing Pemda dalam rangka melakukan pengawasan atas penggunaan dana desa.
“Kami berharap SISKEUDES tersebut dapat diimplementasikan dalam waktu dekat. Mudah – mudahan, bapak/ ibu sekalian bisa mengimplementasikan SISKEUDES ini, sehingga pengawalan atas dana desa yang dilakukan oleh pemerintah, BPKP dan stakeholder lainnya, dapat mendorong pemanfaatan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Dadang. (Ferry)
