MANADO, Mediamanado.com – Penguatan peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam sistem ketatanegaraan menjadi sorotan dalam Sarasehan Kebangsaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI bersama Anggota DPD RI, Stefanus B.A.N. Liow, Senin (9/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Ferry Liando, mengusulkan agar DPD RI diberikan kewenangan lebih besar, termasuk dilibatkan dalam proses penentuan pejabat instansi vertikal di daerah seperti Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati).
Menurut Ferry, DPD RI memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai karakteristik masyarakat, kondisi wilayah, serta kearifan lokal.
Hal tersebut menjadi alasan penting bagi lembaga perwakilan daerah itu untuk turut memberikan pertimbangan dalam menentukan pejabat yang akan bertugas di daerah.
“Karena yang paling menguasai kearifan lokal ada pada DPD,” ujar Ferry.
Selain mengusulkan keterlibatan DPD RI dalam penentuan pejabat instansi vertikal, Ferry juga menyoroti pembagian kewenangan antara DPD RI dan DPR RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Ia menilai kedua lembaga memiliki kedudukan yang sejajar, meskipun menjalankan fungsi dan kewenangan melalui ruang kelembagaan yang berbeda.
Ferry mempertanyakan mekanisme pembagian kewenangan yang menempatkan DPD RI sebatas memberikan rekomendasi, sementara keputusan akhir berada di tangan lembaga lain.
Menurutnya, penguatan kewenangan DPD RI perlu menjadi perhatian karena lembaga tersebut memiliki karakter independen dan memperoleh mandat langsung dari rakyat melalui pemilihan umum, bukan melalui partai politik.
“DPD RI tumbuh dari kekuatan rakyat, bukan partai politik,” tegasnya.
Ferry berharap, ke depan posisi dan peran DPD RI semakin diperkuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan demikian, kepentingan daerah, aspirasi masyarakat, serta kearifan lokal dapat memperoleh ruang lebih besar dalam proses pengambilan kebijakan nasional.
Sementara itu, Anggota DPD RI perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Stefanus B.A.N. Liow, menegaskan bahwa perjuangan DPD RI saat ini tidak semata-mata berfokus pada upaya menambah kewenangan kelembagaan, tetapi lebih pada optimalisasi kewenangan yang telah diberikan oleh konstitusi.
Menurut Liow, DPD RI harus mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal, terutama dalam memperjuangkan kepentingan daerah melalui fungsi legislasi, pertimbangan, dan pengawasan.
“Kami tidak lagi terus mengejar penguatan kewenangan DPD RI, tetapi bagaimana mengoptimalkan kewenangan yang sudah diberikan oleh konstitusi. Karena itu, DPD RI harus mampu menjalankan perannya secara maksimal, terutama dalam memperjuangkan kepentingan daerah melalui fungsi legislasi, pertimbangan, dan pengawasan,” ungkap Liow.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota DPD RI. Dalam hal ini, peran wartawan dinilai strategis untuk menyampaikan berbagai informasi mengenai kerja-kerja kelembagaan kepada publik.
“Sebagai anggota DPD RI, saya memandang penyampaian informasi kepada masyarakat melalui rekan-rekan wartawan merupakan bagian dari pertanggungjawaban moral dan politik atas tugas yang saya jalankan sebagai senator perwakilan Provinsi Sulawesi Utara,” tuturnya.
Lebih lanjut, Liow menegaskan bahwa keterlibatan DPD RI sangat penting dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam.
Ia berpandangan, aspirasi dan kepentingan daerah harus benar-benar menjadi bagian dari proses pembentukan kebijakan nasional agar keputusan yang dihasilkan tidak mengabaikan kebutuhan masyarakat di daerah.
“Dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan keuangan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam, keterlibatan DPD RI sangat penting. Aspirasi dan kepentingan daerah harus menjadi bagian dari proses pembentukan kebijakan nasional,” pungkasnya.
Sarasehan Kebangsaan ini menjadi ruang diskusi untuk mengevaluasi sekaligus mendorong optimalisasi peran DPD RI dalam memperkuat representasi daerah, sehingga kepentingan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia dapat lebih terakomodasi dalam sistem pengambilan keputusan di tingkat nasional.
(DM)
