MANADO, MediaManado.com – Gubernur Yulius Selvanus SE dan Wagub Dr Victor Mailangkay SH MH menjadikan dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) prioritas. Pasalnya, KEK Pariwisata dan KEK Industri bagaikan mitos bagi masyarakat Sulawesi Utara.
Menurut Pengamat Sosial, Ventje Pinontoan semakin nyata setelah Pemerintah Pusat tidak memberikan dukungan penuh harapan dan impian masyarakat Sulawesi Utara untuk dapat mandiri dan benar-benar memiliki daya saing daerah dalam memasuki perdagangan dunia yang didukung jalan maritim perdagangan dunia khusus Asia Pasifik.
Ia menambahkan, hal ini baik regulasi maupun insentif modal untuk membangun dua KEK Pemerintah pusat abaikan.
“Di satu sisi dan di sisi lain, banyak tanah bermasalah di kawasan kedua KEK tersebut, yang sulit dibebaskan,” ujarnya.
Amat terlebih ada tanah negara yang sudah habis kontrak masih ditahan oleh salah satu BUMN untuk dikembalikan ke Negara dan dipergunakan untuk kawasan KEK Pariwisata Likupang sehingga menghambat perencanaan kawasan padahal pariwisata oleh Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE akan menjadi prime mover atau motor penggerak utama perekonomian Sulut.
“Begitu juga kawasan KEK Industri, terhambat karena kepemilikan tanah yang sudah bertahun tidak tuntas. “Ini akan mengganggu iklim investasi di kawasan tersebut dan harus menjadi perhatian,” kata Pengamat Pemerintahan Ventje Rumambi.
Hal senada disampaikan akademisi hukum dari Universitas Negeri Manado (Unima) Delbert Mongan SH MH. Menurutnya, regulasi harus dipercepat termasuk pengelola KEK harus ada yang berkemampuan khusus untuk menarik investasi.
Baik pariwisata dan industri, serta Dewan KEK jangan tidur nyenyak. Begitu juga instansi terkait Dinas Perdagangan dan Industri bersama Bappeda harus proaktif. Master Plan dan peta jalan KEK ini benar-benar harus diseriusi termasuk amankan dalam tata ruang dan alokasi dana harus diperjuangkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, sudah saatnya Tim Koordinasi Keasistenan Dua Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara gerak cepat. “Karena saya melihat agak lamban kerjanya. Perusahaan daerah pengelola KEK harus diganti segera karena kurang kemajuan,” nilainya.
Begitu juga pembaharuan badan usaha atau perusahaan daerah segera dilakukan karena ini dipastikan akan lambat. Hal ini akan menjadi kendala utama percepatan pembangunan KEK. Begitu juga rencana strategis KEK sebaiknya dikaji matang, termasuk anggaran yang disediakan.
“Sejujurnya KEK industri adalah ruang terbuka untuk membangkitkan pabrikan terbesar se-Indonesia,” ucapnya.
“Begitu juga eksport dan import kita dibuka luas. Dan saatnya amankan kawasan KEK Likupang dengan membuka akses dari airport Sam Ratulangi menuju kawasan KEK Likupang dengan jalan lurus. Sejujurnya tahun sebelumnya sudah dibebaskan, namun dukungan Pemerintah pusat anggaran masih kurang. Padahal investor sudah antri tapi dukungan pusat dulunya hampir 3 Triliun tidak kunjung tiba dari kedua KEK tersebut,” urai Mongan.
Ventje Rumambi mengatakan, inilah tantangan terbesar bagi YSK- VICTORY untuk rakyat Sulut.
“Saya sarankan harus ada Tim Terpadu Amankan Kedua KEK ini termasuk keterlibatan TNI Polri. Yang paling penting sinergitas dan kolaborasi baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ada. Namun saya percaya, apabila ini dipaparkan dan ditangani langsung oleh Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE, maka dipastikan tuntas. Amat terlebih Bapak Gubernur dekat dengan Presiden RI Prabowo Subianto,” terang Ventje Rumambi. (*)
