Debat ke-2 Tak Kondusif, Paslon HH-RM Langgar Keputusan Rakor Bersama KPU Bitung

oleh

Loading

BITUNG, Mediamanado.com – Debat ke-2 Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung yang digelar di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bitung dinilai berjalan kurang kondusif.

Pasalnya, terlalu banyak pendukung paslon Nomor Urut 2 Hengki Honandar – Randito Maringka (HH-RM) adakan konvoi dan bahkan masuk ke Ruang Debat tidak mempunyai ID Card.

Hal ini kemudian menjadi sorotan Fabian Kaloh selaku Tim pemenang Paslon Geraldi Mantiri – Erwin Wurangian (GM-WIN. Menurut Fabian Kaloh,”Kememungkinkan harus dievaluasi kembali oleh KPU Kota Bitung untuk membangun suasana yang lebih kondusif,” saran Fabian saat ditemui sejumlah wartawan usai debat, Selasa (22/10/2024).

Lanjut Fabian. Tak dipungkiri, kurang kondusifnya para pendukung justru merusak fokus pada paslon saat sedang adu gagasan.

“Di depan Gedung DPRD dimana dijadikan sebagai ruang debat ada konvoi masa, mobil konteiner muatan sound system dari pendukung paslon 02. Kita kan (debat) adu gagasan supaya saling mendengar, saling menjawab dan seterusnya, jangan mengganggu! ada juga banyak masa 02 juga masuk tanpa ID Card. Nah, KPU wajib perhatikan ini karena ada kesepakatan dalam rakor,” tegas Fabian Kaloh mantan Ketua Komisi 1 DPRD Sulut Fraksi PDI Perjuangan.

Sementara itu, terkonfirmasi Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih (Sosdiklih), Partisipasi Masyarakat (Parmas) dan SDM juga Humas KPU Kota Bitung Wiwinda Hamisi menyampaikan, seharusnya Paslon tidak memobilisasi massa, karena sudah disepakati.

“Kalaupun barangkali terdapat kekurang nyamanan, akibat dari terlalu banyaknya pendukung dari masing-masing Paslon. Harus dipastikan juga massa di bawa, atau datang dengan sendirinya. Kalo bawa container itu tidak termasuk dalam keputusan rakor. Tidak boleh ada mobilisasi massa,” ujar Wiwinda.

Namun, dia menyebut bahwa secara keseluruhan debat kedua  tersebut berjalan lancar dan aman.

“Sangat disayangkan kalo ada pergerakan massa yang di koordinir. Kedepan kami akan evaluasi. Apa yang sudah disepakati dalam rakor harusnya itu yg dilaksanakan. 80 peserta harusnya sudah bisa mengakomodir masing – masing kebutuhan peserta. Provinsi saja 30an. Terkait ID Card harus dipatuhi pakailah ID Card, kalau tidak ada minta ke Paslon,” kata Wiwinda Hamisi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *