Dibacakan di Paripurna DPRD: Pelabuhan Munte jadi Milik Pemkab Minut dan Ketambahan Nilai Aset Puluhan Miliar

oleh

Loading

Suasana rapat Paripurna DPRD Minut dalam rangka penegakan
Suasana rapat Paripurna DPRD Minut dalam rangka penetapan Perubahan APBD tahun 2022.

MINUT, Mediamanado – Kepemimpinan Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin Wiliam Lotulung di Kabupaten Minahasa Utara, membuat daerah ini terus mengalami kemajuan.

Selain pengelolaan aset yang kian membaik, Pemkab Minut juga berhasil menambah aset atas peralihan status pelabuhan penyeberangan Munte dari Kementerian Perhubungan ke Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.

Screenshot_20220918-091136_Gallery

Hal tersebut diapresiasi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara saat pelaksanaan rapat Paripurna, dalam rangka pembicaraan tingkat II atas Rancangan Perda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2022, Sabtu (17/09/22) kemarin.

Screenshot_20220918-084721_Facebook

“Mengawali rapat Paripurna, saya ingin menginformasikan kegiatan yang terhormat Bupati Minahasa Utara pada tanggal 16 September 2022. Bahwa, Bupati bersama Bapak Amirulloh selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, mewakili Menteri telah menandatangani berita acara serah terima Hibah Barang Milik Negara (HBMN), yaitu pelabuhan penyeberangan di Desa Munte, Kecamatan Likupang Barat,” ujar Ketua Dewan Denny Kamlon Lolong usai membuka rapat Paripurna.

Screenshot_20220918-084614_Facebook

Lebih lanjut ditambahkan DKL yang juga Ketua KONI tersebut, selain aset pelabuhan penyeberangan, juga didalamnya ada Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) dan suar alur Likupang.

“Selain pelabuhan, SBNP dan suar alur Likupang juga dihibahkan ke Pemkab Minut dengan nilai 38,4 Miliar rupiah. Atas hibah BMN pada Kementerian Perhubungan, maka status pelabuhan Munte jadi barang milik daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Diucapkan selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati serta seluruh jajaran atas penambahan aset ini, semoga bisa semakin bermanfaat bagi masyarakat kita, baik yang ada di daratan besar maupun di Pulau-pulau yang membutuhkan sarana dan prasarana ini,” ujar Ketua DKL. (**)

Penulis: Sweidy Pongoh