MINUT, Mediamanado – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Utara menggelar rapat Paripurna dalam rangka pembicaraan tingkat satu atas rancangan peraturan daerah (Perda) tentang perubahan APBD Minut tahun anggaran 2023.
Kegiatan yang berlangsung di ruang sidang Senin (28/08/23) dan dipimpin oleh Ketua DPRD Minut Denny Kamlon Lolong, menutup rapat Paripurna dengan lagu daerah yang menjadi suatu kewajiban setiap rapat Paripurna DPRD dilaksanakan.
Diketahui, menyanyikan lagu daerah di akhir rapat Paripurna DPRD Minut kini jadi kebiasaan. Salah seorang ASN yang bertugas di bagian Protokoler mengatakan, kalau lagu daerah merupakan warisan budaya yang memang harus terus dilestarikan dengan dinyanyikan seperti yang dilakukan saat rapat Paripurna.
Dimana, pengantar nota keuangan Perubahan APBD Minut tahun anggaran 2023 yang disampaikan Sekertaris Daerah (Sekda) Novly Wowiling mewakili Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung, bahwa dalam pelaksanaan APBD 2023, terdapat beberapa hal yang menyebabkan Pemkab Minut perlu melakukan penyesuaian atas Perda tentang APBD tahun anggaran 2023.
Berikut yang melatarbelakangi perubahan APBD 2023;
I. Terdapat erubahan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA).
Berdasarkan evaluasi terhadap laporan realisasi semester pertama dan prognosis enam bulan terdapat berikutnya tahun anggaran 2023, beberapa objek pendapatan yang mengalami pelampauan maupun target yang tidak akan tercapai sampai dengan akhir tahun sehingga perlu dilakukan penyesuaian.
Disisi belanja terdapat belanja yang harus dipenuhi sampai dengan akhir tahun, belanja untuk pemenuhan belanja wajib maupun belanja yang berhubungan dengan pemenuhan indikator Standar pelayanan Minimum (SPM) serta sinkronisasi dengan program prioritas nasional.
Terdapat juga belanja yang perlu dilakukan penyesuaian ataupun dilakukan penjadwalan kembali pada kegiatan yang sudah tidak dilaksanakan atau kemungkinan tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun.
II. Adanya pergeseran anggaran antar organisasi, unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja yang perlu ditampung pada perubahan APBD.
III. Penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2022 hasil audit BPK-RI.
Pada sisa lebih hasil perhitungan anggaran tahun 2022 sebesar Rp.115.394.664.361,21 terdapat kegiatan tahun anggaran 2022 yang harus dilanjutan kembali, antara lain:
– Penganggaran kembali kegiatan sisa DAK fisik maupun DAK non fisik.
– Pembayaran utang kepada pihak ketiga yang harus diselesaikan paling lambat satu tahun setelah tanggal pelaporan penggunaan sisa kas di bendahara dana bantuan operasional sekolah (BOS)
– Penggunaan sisa kas di bendahara fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) serta,
– Penggunaan sisa kas di bendahara badan layanan umum daerah (blud) maria walanda maramis.
“Rancangan perubahan APBD tahun anggaran yang diajukan ini beserta dokumen 2023 pendukungnya telah sesuai dengan perubahan kebijakan umum anggaran (kua) dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) yang telah disepakati bersama melalui rapat paripurna DPRD,” kata Sekda membacakan sambutan Bupati.
Adapun, seluruh Fraksi-fraksi di DPRD menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah (Ranperda) Perubahan APBD Minut tahun anggaran 2023 dibahas ke tingkat selanjutnya. Selanjutnya, Sekda menyampaikan jika pemandangan umum fraksi akan disampaikan secara tertulis.
“Atas nama Bupati dan Wakil Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Minut yang telah menyetujui Ranperda Perubahan APBD. Masukan dan saran sangat kami harapkan sebagai bentuk sinergitas dan soliditas Pemkab dan Legislatif,” tutup Sekda.
Rapat Paripurna DPRD Minut dihadiri perwakilan Forkopimda, para staf ahli Bupati, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Kabag, Camat dan Direktur PUD Klabat, Dirut PDAM dan Direktur RSUD Maria Walanda Maramis. (**)
Penulis: Sweidy Pongoh
