MINUT, Mediamanado – Pergeseran anggaran belanja media yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskotikdansa) Kabupaten Minahasa Utara, kini jadi perhatian wakil rakyat di DPRD Minut.
Pasalnya, langkah taktis kebijakan yang dilakukan oleh Diskotikdansa ini tidak diketahui oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minut.
Salah satunya Ketua Fraksi PDIP di DPRD Minut Abram Eha. Dia pun kaget mendengar adanya Pergeseran anggaran di SKPD yang tidak diketahui oleh DPRD.
“Seharusnya mekanisme pergeseran anggaran ada persetujuan dari tim anggaran pemerintah daerah dan melaporkan ke kami di Banggar. Saya kaget mendengar ada pergeseran anggaran di Diskotikdansa,” ujarnya saat menghubungi mediamanado.com siang tadi.
Lebih lanjut ditambahkan Aba sapaan akrab Personil Komisi III ini, bahwa pihaknya bersama personil fraksi yang bermitra dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian akan menelusuri pergeseran tersebut. Apakah benar sudah sesuai dengan mekanisme dan alurnya itu akan kami perjelas.
“Aneh juga ini. Karena pergeseran itu hanya berlaku di anggaran perubahan, kalau itu ada pergeseran selain di perubahan (APBD-P) harus disetujui oleh TAPD dan diketahui oleh Badan Anggaran.
Intinya jangan seenaknya melakukan pergeseran tanpa ada persetujuan.
Media itu adalah mitra pemerintah, dan setiap tahunnya ada anggaran. Itu setahu kami, setiap daerah manapun ada anggaran untuk media,” jelasnya sembari akan menyampaikan hal ini ke Personil Komisi yang bermitra untuk segera dimintai penjelasan.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, jika Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Theodore Lumingkewas, tidak memberikan penjelasan terkait pergeseran tersebut dan dengan singkat membalas kalau sudah diusulkan di perubahan.
“Sudah diusulkan lewat APBD-P,” tulisnya. (**)
Penulis: Sweidy Pongoh
