MANADO, MediaManado.com – Laju pertumbuhan penduduk terus diminimalisir Pemerintah melalui program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) oleh BKKBN. Tentunya, program ini secara terus menerus disosialisasikan, salah satunya dengan menggandeng berbagai komunitas di daerah, termasuk insan media massa, elektronik dan online di Sulawesi Utara.
Hal itu terlihat dengan digelarnya Advokasi Program KKBPK oleh BKKBN Provinsi Sulut di Aryaduta hotel Manado, Senin (20/05/2019) sore.
Plt Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulut Drs Sugiatna MM mengatakan dengan menggandeng berbagai komunitas di daerah diharapkan sosialisasi program KKBPK dapat diteruskan bahkan dipahami masyarakat di daerah ini.
Menurut Sugiatna, penduduk yang merupakan elemen penting dalam pembangunan, menjadi faktor utama suatu negara. Akan tetapi berbagai bukti empiris menunjukkan bahwa besarnya jumlah penduduk bukan menjadi faktor utama dalam keberhasilan suatu negara melainkan kualitas penduduk yang memegang peranan penting untuk mencapai tujuan dalam pembangunan.
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, BKKBN mempunyai peran dan tanggung jawab dalam pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga.
“Penduduk sebagai modal dasar pembangunan, harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan. Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang cepat dihasilkan, akan memperlambat tercapainya kondisi antara kuantitas dan kualitas penduduk, dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan,” ungkap Sugiatna.
Aspek kependudukan yang harus dikendalikan, tambah Sugiatna diantaranya adalah kuantitas penduduk melalui penyelenggaraan Keluarga berencana BKKBN dalam melakukan upaya pengendalian kuantitas dan menyelenggarakan keluarga berencana, adalah melaksanakan koordinasi serta menyelenggarakan komunikasi informasi dan edukasi dalam penggarapan program KKBPK tahun 2019.
Ditegaskan, peranan pengelola khususnya di bidang advokasi, sangat menentukan dan sangat strategis untuk melakukan advokasi pada kepentingan dan kepada jajaran masyarakat umum untuk menyampaikan program program KKBPK.
Selain itu, advokasi program KKBPK berbasis komunitas merupakan salah satu bentuk kegiatan yang strategis dalam mensosialisasikan program KKBPK untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi serta membangun kesadaran masyarakat melalui komunitas yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.
“Membangun jejaring kemitraan dalam mempromosikan dan mengintegrasikan program KKBPK serta berkolaborasi dan bekerjasama dengan berbagai komunitas, menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan program untuk mencapai tujuan pembangunan saat ini, termasuk program KKBPK,” ujarnya.
Sebelumnya, Kasubid Advokasi dan KIE S. Ani Matindas SSos MSi melaporkan bahwa kegiatan Advokasi Program KKBPK berbasis komunitas bertujuan untuk mensosialisasikan dan mempromosikan program KKBPK pada masyarakat luas dengan menggandeng berbagai komunitas yang peduli pada masalah kependudukan dan kesehatan bahkan kualitas SDM di Sulut.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dr Tri Oldy Rotinsulu SE MSi dari Ikatan Praktisi Demografi Indonesia (IPADI) yang memaparkan Isu dan Dampak Kependudukan baik secara Nasional maupun Regional Sulawesi Utara. (Ferry)
