MINAHASA, Mediamanado.com – Dalam rangka memperkuat kesatuan berbangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari ancaman pemahaman radikalisme maupun intoleran yang dapat merusak toleransi antar umat beragama, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melibatkan unsur akademisi Politeknik Negeri Manado (Polimdo) turun ke masyarakat mensosialisasikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kerukunan Umat Beragama.
Terpantau di desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa, Minggu (17/09/2023), Anggota DPRD Sulut, Inggried Sondakh SE.MM melaksanakan sosialisasi Ranperda tersebut bersama tim akademisi diantaranya Stevie Kaligis, Pdt Alfred Daleno, Joli Turangan, Shane Pangemanan dan Ivoletty Walukow.
Dalam sosialisasi yang dihadiri sekira 50an Tokoh masyarakat desa setempat dan sekitarnya, Inggried Sondakh menegaskan kalau rendahnya toleransi antar umat beragama karena fanatisme agama yang tidak menghargai perbedaan, berdampak pada munculnya radikalisme hingga aksi terorisme.
“Oleh karena itu pemerintah Indonesia khususnya di Sulut perlu adanya Peraturan daerah tentang Kerukunan Antar Umat Beragama untuk menjaga keutuhan NKRI,” kata Inggried Sondakh.
Inggried Sondakh pun berharap, sosialisasi Ranperda tersebut dapat memberikan masukan positif, sehingga pemerintah daerah berkomitmen mendukung penuh anggaran dalam APBD, untuk penerapan Ranperda tersebut nantinya.
Disisi lain, Pdt. Alfred Daleno sebagai salah satu akademisi agama Kristen, menekankan kalau perbedaan agama itu adalah anugerah dan kekayaan yang harus di syukuri, sehingga tidak punya alasan apapun terhadap intoleransi.
“Agama Kristen mengajarkan tentang kasih terhadap sesama manusia,” kata Daleno.
Dalam sosialisasi tersebut, Akademisi Joli Turangan juga mengingatkan, jika rendahnya toleransi antar umat beragam tidak secepatnya diatasi, dikhawatirkan kedepannya nanti akan seperti negara Yugoslavia.
“Yugoslavia adalah negara kecil yang akhirnya terpecah pecah dan terjadi konflik berdarah karena tidak mengakui adanya perbedaan,” ungkap Turangan.
Sementara itu, Stevie Kaligis selaku Ketua Tim akademisi dalam sosialisasi Ranperda tersebut, mengapresiasi anggota DPRD Sulut, Inggried Sondakh yang melibatkan pihak akademisi dalam mengimplementasikan tugas pokok, salah satunya pengabdian pada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan nyata yang terjadi.
“Kami berharap kegiatan ini terus melibatkan akademisi, sehingga dapat melakukan kajian kajian akademik yang dapat mendukung keamanan, sehingga berdampak pada rasa aman dan nyaman pelaku ekonomi dalam menunjang pertumbuhan ekonomi negara,” tukas Kaligis.
(DM)
