MANADO, MediaManado.com — Gubernur Yulius Selvanus, SE menegaskan bahwa pengendalian kebakaran hutan dan lahan harus menjadi prioritas lintas sektor, mengingat potensi dampak kerusakan yang luas terhadap ekosistem, kesehatan masyarakat, serta ketahanan pangan dan pariwisata daerah.
Hal itu disampaikan Gubernur Yulius Selvanus saat memimpin langsung Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2025 yang digelar di Wisma Negara, Bumi Beringin Manado, Kamis (24/07/2025).
“Karhutla bukan hanya isu lingkungan, tapi juga isu kemanusiaan dan pembangunan. Kita harus bekerja cepat, terkoordinasi, dan berbasis data agar tidak ada lagi kejadian yang terlambat ditangani,” kata Gubernur Yulius Selvanus.
Adapun Rakor ini membahas sejumlah agenda penting, antara lain;
– Pemetaan wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan di seluruh kabupaten/kota.
– Penguatan sistem deteksi dini dan peringatan dini (early warning system)
– Peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan Tim Reaksi Cepat (TRC) Karhutla
– Kolaborasi dengan TNI, Polri, BPBD, dan masyarakat adat/lokal
– Penerapan sanksi tegas terhadap pelaku pembakaran lahan secara ilegal.
Gubernur Yulius Selvanus juga memerintahkan agar masing-masing daerah segera menyusun dan mengimplementasikan Rencana Kontinjensi Karhutla 2025, termasuk memastikan alokasi anggaran yang memadai serta penggunaan teknologi pemantauan satelit dan drone untuk mempercepat respons kebakaran.
“Saya tidak ingin kita hanya reaktif. Kita harus proaktif. Jangan tunggu api membesar baru bertindak,” tegasnya.
Keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam penanganan kebakaran hutan ditunjukkan pula melalui rencana peningkatan koordinasi lintas wilayah serta pembentukan Posko Pemantauan Karhutla Terpadu yang akan beroperasi selama musim kemarau.
Dengan kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus, Sulawesi Utara berkomitmen untuk menjadi provinsi yang tanggap, tangguh, dan terorganisir dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan.
Rapat ini dihadiri oleh seluruh Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Utara, jajaran Forkopimda, instansi teknis, serta stakeholder terkait dalam upaya memperkuat strategi pencegahan dan penanggulangan karhutla di seluruh wilayah provinsi. (*)
