MINUT, Mediamanado – Pemotongan gaji 86 guru sertifikasi yang menjadi nasabah debitur atau peminjam di PT. BPR Bank Prisma Dana, ternyata memberikan hak substitusi ke Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara untuk melakukan pemotongan gaji.
Diketahui, Hak substitusi adalah hak yang diberikan oleh pemegang kuasa, agar dapat mewakili pemegang kuasa dalam melakukan tindakan.
Sebagaimana tertuang dalam lampiran surat permohonan yang diajukan oleh guru sertifikasi yang meminjam di PT. BPR Bank Prisma Dana cabang airmadidi, adapun bunyi dalam surat permohonan pinjaman, demi kelancaran realisasi pinjaman tersebut kami (peminjam) lampirkan surat-surat yang dianggap perlu untuk menjadi bahan pertimbangan dalam permohonan pinjaman. Dalam lampiran selanjutnya sangat jelas jika ada surat kuasa pemotongan bendahara yang diberikan oleh peminjam dalam hal ini guru sertifikasi selaku pemberi kuasa kepada bendahara dinas pendidikan Minut selaku penerima kuasa.
pada poin 1 Dijelaskan jika bendahara Dinas Pendidikan mendapatkan kuasa khusus untuk memotong, menerima dan mengambil tunjangan sertifikasi. Pada poin 2, bendahara diwajibkan menyetorkan/memindah bukukan melalui Kasda Online ke rekening Bank Prisma Dana yang ada di Bank SulutGo sebagai angsuran pinjaman pihak pemberi kuasa. Poin 3 jelas, bahwa surat kuasa khusus diberikan dengan Hak Substitusi dan tidak dapat ditarik kembali.
Menurut pimpinan Bank Prisma Dana cabang Airmadidi Maya Mamahit, bahwa ada MoU antara pihak Bank Prisma Dana dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara dan hal tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun. Untuk mekanisme kredit ada alurnya dan bagi nasabah yang ingin meminjam harus ada rekomendasi dari Dinas Pendidikan baru mendapat persetujuan.
“Jadi, untuk mekanisme pembayaran tidak seperti yang diberitakan sebelumnya. Bahwa ada pemotongan yang tidak jelas. Pembayaran dari Dinas pendidikan ke Bank Prisma sesuai dengan plafon pinjaman yang dipotong sesuai perjanjian, yaitu setiap pencairan Sertifikasi. Dan untuk sisa dari keseluruhan sertifikasi itu, kewenangan dinas untuk menyalurkan melalui bank SulutGo,” tukasnya.
Lebih lanjut dijelaskan Pimcab, bahwa ada aturan bank ketika sudah melebihi 3 sampai 4 bulan keterlambatan maka akan menjadi kredit macet. Maka dari itu, berdasarkan perjanjian yang telah disetujui oleh peminjam karena sertifikat itu cair tiap 3 bulan, maka dilakukan pemotongan lebih awal sebelum pencairan tahap kedua.
“Setiap pencairan triwulan awal itu sudah dipotong 3 bulan selanjutnya. Mengingat jika harus menunggu pencairan sertifikasi selanjutnya maka akan terhitung sebagai kredit macet. Dan itu merupakan ketentuan Bank yang telah disepakati sebelumnya,” ujar Pimcab Maya Mamahit.
Kepala Dinas Pendidikan Olfy Kalengkongan menyatakan, jika klausal dari pinjaman adalah sistem di pihak Bank. Sehingga, apa yang menjadi kesepakatan merupakan dasar yang telah disetujui oleh peminjam dalam hal ini guru sertifikasi. “Sudah jelas bahwa dinas hanya memberikan rekomendasi dan jaminan jika yang bersangkutan (peminjam), adalah penerima tunjangan sertifikasi. Dan untuk somasi yang dilayangkan ke dinas pendidikan sudah kami balas kepada kuasa hukum dari oknum guru yang merupakan Kepsek,” tutup Kadis Olfy kepada mediamanado.com, Jumat (26/03/21) sore. (**)
Penulis: Sweidy Pongoh
