MANADO, Mediamanado.com – Komisi I DPRD Sulut Bersama Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa terkait evaluasi capaian program kegiatan tahun 2026. Selasa (19/5/2026).
Anggota Komisi I DPRD, Hillary Tuwo, menyoroti belum tercantumnya realisasi anggaran pada program pemberdayaan lembaga dalam laporan triwulan I.
Hillary mempertanyakan apakah kegiatan memang belum dilaksanakan atau hanya belum diperbarui dalam sistem, mengingat besaran anggaran mencapai Rp2,6 miliar dengan berbagai kegiatan seperti posyandu dan PKK.
“Untuk program pemberdayaan lembaga ini saya lihat belum ada realisasinya. Apakah memang belum dilaksanakan di triwulan I atau datanya yang belum di-update?”, ujar Hillary dalam rapat.
Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas Kepala Dinas, Novita Limintang menjelaskan bahwa data realisasi memang belum diperbarui karena penarikan data dilakukan per 31 Maret. Lumintang memastikan bahwa sejumlah kegiatan sebenarnya telah dilaksanakan pada April, termasuk dua kegiatan PKK dan satu kegiatan posyandu.
“Data yang ditampilkan masih per 31 Maret, sehingga belum mencerminkan kegiatan di bulan April. Padahal sudah ada tiga kegiatan yang dilaksanakan,” jelasnya.
Hillary kemudian kembali menanyakan persentase realisasi khusus untuk kegiatan posyandu dan PKK. Namun, pihak dinas menegaskan bahwa angka realisasi tersebut belum tercantum karena keterlambatan pembaruan data.
Lebih lanjut, Plt Kepala Dinas memaparkan bahwa anggaran posyandu tahun 2026 sebesar Rp400.031.000, yang mencakup belanja barang untuk disalurkan kepada masyarakat di 15 Kabupaten/Kota. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp130 juta dialokasikan untuk bantuan susu dan makanan sehat bagi lansia, bayi, dan ibu menyusui.
Bantuan tersebut, lanjutnya, sebagian besar telah disalurkan pada momentum kegiatan Ramadan dan halal bihalal di bulan Maret, serta dilanjutkan penyerahannya secara menyeluruh pada April dalam rapat kerja tingkat Provinsi.
Selain itu, terdapat anggaran Rp100 juta untuk penyelenggaraan kegiatan, termasuk rapat kerja daerah tingkat provinsi yang melibatkan 15 Kabupaten/Kota serta pembahasan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Untuk program PKK, Plt Kepala Dinas menyebutkan bahwa pihaknya telah melaksanakan dua kegiatan rapat kerja pada April yang dipusatkan di Hotel Luwansa, melibatkan peserta tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Bantuan kepada masyarakat juga telah disalurkan sesuai arahan, termasuk dalam kegiatan halal bihalal di wilayah Bolaang Mongondow.
Pihak dinas menambahkan bahwa rincian lengkap realisasi anggaran dan kegiatan akan disampaikan secara tertulis dalam laporan lanjutan.
(DM)
