MINUT, Mediamanado – Refocusing APBD Minut saat ini berimbas tidak hanya pada penundaan realisasi belanja barang dan jasa sebagaimana edaran Bupati, namun juga “penjarakan” hak Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas (THL).
Untuk itu, pemerhati masyarakat Husen Tuahuns berharap, kecerdasan Bupati Joune Ganda dan kelincahan orang muda Wabup Kevin Lotulung agar dapat memahami situasi di masa Pandemi ini.
“Pemerintahan JG-KWL yang baru ini tentu harus kami apresiasi dan dukung sepenuhnya. Sebab, pasangan milenial ini telah dipilih oleh rakyat Minahasa Utara. Dengan adanya proses refocusing untuk pengendalian Pandemi Covid 19, kami pun mengapresiasi.
Namun demikian, kami perlu mendorong JG-KWL agar segera merealisasikan tunjangan kerja daerah (TKD) buat ASN dan honor dari THL. Mengingat, situasi Pandemi ini cukup mencekik kebutuhan hidup dari mereka yang bekerja di lembaga pemerintah,” tukas Tuahuns yang juga stafsus Gubernur Sulut Olly Dondokambey kepada Mediamanado, Senin (15/03/21).
Lebih lanjut ditambahkan Tuahuns, bahwa pemimpin hebat seperti Joune Ganda bisa memahami akan hal tersebut. Olehnya, jika dengan melakukan penundaan pengadaan barang dan jasa ini juga, akan membuka tabir dari kebiasaan lama para Kepala OPD yang diduga telah menerima upeti dengan dijanjikan sejumlah proyek.
“Saya mendukung kebijakan penundaan belanja barang dan jasa. Karena pasti, akan terungkap jika ada kontraktor yang sudah menyetor. Bahkan, saya prediksi jika dalam waktu dekat akan ada kepala dinas atau badan yang dilaporkan kontraktor ke APH,” tuturnya sembari menegaskan agar Bupati JG sesegara mungkin realisasikan TKD dan honor THL bulan januari dan februari 2021.
Sehubungan dengan persoalan rolling di Minut, yang kini jadi pusat perhatian daerah kabupaten dan kota di Sulut, ditanggapi Staf Khusus Gubernur ini. Menurutnya, jika Joune Ganda harus lebih jelih dan teliti dalam mengambil tindakan khususnya melakukan rolling pada jabatan tertentu.
“Saya yakin pak Joune didampingi KWL dalam pemerintahan ini tidak mengambil keputusan sendiri. Pasti karena ada masukan dan pertimbangan dari para “pembantu” Bupati dan Wabup. Untuk itu, ambil contoh di Pemprov. Dimana, Gubernur dalam melakukan rolling, secara detail meminta pertimbangan dari tenaga ahli atau staf khusus dalam memberikan masukkan. Saya harapkan, para tenaga ahli agar secara komperhensif memberikan pertimbangan dalam sebuah keputusan yang akan diambil oleh Bupati Minut,” tukas Husen seraya menyebut tenaga ahli Bupati dan Wabup Minut agar lebih hati-hati memberikan pertimbangan.
Mantan anggota DPRD Minut ini menambahkan, bahwa semua masukan yang “blunder” akan berimbas pada JG KWL. Husen juga sesalkan ketika Sekda Jemmy Kuhu yang ditanyakan pada saat pelantikan jika sudah dikonsultasikan.
“Saya sesali akan hal ini, sebab pada saat pelantikan Sekda yang saya tanyakan menjawab sudah dikonsultasikan dan langsung pergi. Padahal, kami ingin tanyakan dasar hukumnya. Bahkan saya sampaikan jika di luar sana banyak orang yang melek aturan. Jadi jangan asal-asalan memberikan masukan kepada Bupati.
Saya berharap hal ini terjadi untuk pertama dan terakhir. Untuk itu, mari teman-teman aktivis dan LSM, tokoh masyarakat dan praktisi serta akademisi, semua kawal pemerintahan JG KWL. Sebab, mereka berdua orang baik,” tutupnya. (**)
Penulis: Sweidy Pongoh
