MINUT, Mediamanado- Pemerintah di Tahun 2021 telah menghapus keberadaan tenaga harian lepas atau THL. Kebijakan ini dilakukan dan digantikan oleh Pegawai Pemerintah atas Perjanjian Kerja (PPPK).
Untuk itu, sebagai lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara, Komisi I melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Minahasa Utara pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kamis (14/01/21) lalu.
Menurut Personil Komisi I dari fraksi PDIP Fabian Kaloh, bahwa Komisi I DPRD Sulut melakukan kunjungan kerja ke BKD Minut untuk memastikan bahwa rencana rekrutmen PPPK (Pegawai Pemerintah atas Perjanjian Kerja) akan berjalan dengan baik.
“Ini bagian dari tugas kami dalam melakukan pengawasan. Karena Pemkab Minut menyiapkan personil atau panitia rekrutmen yang profesional, bekerja objektif dan fair, sehingga tidak boleh ada KKN,” ujar jebolan birokrat handal tersebut.
Lebih lanjut ditambahkan Kaloh, pihaknya juga memastikan kesiapan soal peralatan atau perlengkapan rekrutmen di situasi pandemi saat ini. “Sebab tempat pelaksanaan harus mengindahkan Prorokol Covid19.
Dan yang terakhir soal pendanaan atas pelaksanaan rekrutmen yang harus tersedia dalam APBD nanti,” ujarnya.
Dijelaskan anggota dewan dari daerah pemilihan Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara ini, jika hal-hal tersebut diatas yang menjadi konsen Komisi I Deprov Sulut melaksanakan kunker ke BKD Minut. “Saya sebagai anggota dewan Dapil Bitung-Minut, akan kawal pelaksanaan rekrutmen PPPK,” tutupnya.
Terpantau Komisi 1 yang turun diantaranya ketua Komisi Vonny Paat, sekertaris Mad Wongso dan Anggota masing-masing Arthur Kotambunan, Winsulangi Salindeho, Muslimah Mungilong, Novita Rewa, Jony Panambunan dan Fabian Kaloh. Kunjungan ini diterima langsung oleh Kepala BKD Minut Stevie Watupongoh dan beberapa pejabat Pemkab Minut seperti Kabag Umum Astriyadi Lalompoh. (Sweidy/*)
