Mitra, MediaManado.com – Komisi ll Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) mengelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) membahas permasalahan yang terjadi ditubuh PDAM sendiri dan keluhan masyarakat luas, Selasa (1/3/2022).
PDAM sendiri akhir-akhir ini menuai sorotan dari berbagai elemen masyarakat terkait permasalahan suplai air bersih di wilayah Belang, Ratatotok dan Silian Raya serta dugaan pungutan liar dalam penarikan retribusi.
RDP kali ini yang dipimpin Ketua Komisi ll Semuel Montolalu serta dihadiri tiga pimpinan dewan Mitra, Ketua Marty Ole dan Wakil ketua Tonny Lasut dan Katrien Mokodaser, dalam pembahasan terkait pelayanan air minum dan sejumlah pemasalahan yang terjadi berjalan cukup alot.
Wakil Ketua DPRD Mitra Tonny Lasut disela RDP, kepada sejumlah wartawan yang hadir mengatakan, terkait banyaknya permasalahan yang terjadi di tubuh PDAM serta dugaan pungutan liar dalam penarikan retribusi, maka pimpinan dewan mengusulkan agar pengelolaan Sumur Penyedia Air Minum (SPAM) diserahkan ke desa atau Bumdes.
“Berulang kali melakukan pergantian direktur hingga direksi persoalan di PDAM tidak pernah ada habisnya. Bahkan ketika dimintakan penjelasan jawabannya selalu masalah anggaran atau tidak ada angaran. Karena itu saya usulkan pengelolaan SPAM yang selama ini ditangani PDAM sebaiknya diserahkan saja ke desa atau Bumdes untuk dikelola,” Ucap Lasut.
Menurutnya, jika belajar dari pengalaman dibeberapa tempat di wilayah Mitra, ada beberapa SPAM yang dikelola oleh desa, dan selama ini tidak pernah menimbulkan persoalan di masyarakat.
Jika pun ada masalah dikatakan legislator asal Ratatotok ini, pengelola SPAM di Desa begitu cepat melakukan perbaikan tanpa harus menunggu waktu berhari-hari.
“Artinya jika pengelolaan di desa lebih baik dari pada PDAM, kenapa tidak pengelolaan SPAM diserahkan saja ke desa atau Bumdes,”ujar THL.
Di lain pihak direktur PDAM Jacky Wullur menjelaskan, terkait pelayanan air bersih di wilayah Ratatotok sejauh ini tidak ada masalah karena debit air cukup dan mampu melayani kebutuhan seratus lebih pelanggan PDAM.
Adapun soal distribusi air ke PT. SEJ seperti yang ditanyakan, dijelaskan Wullur itu masih dalam taraf normal dan tidak mempengaruhi pelayan kepada masyarakat.
“Nah soal penarikan retribusi itu sudah sesuai dengan dokumen yang dimiliki berupa pengelolaan. Hal ini juga ikut dipertegas lewat penjelasan dari pihak BPK. Artinya ketika sudah ada hak pengelolaan maka penagihan retribusi tidak masalah,” jelasnya.
Terkait persoalan air bersih dibeberapa wilayah, seperti di Silian Raya dan Belang yang belakangan tidak jalan, itu memang ada sedikit kendala dari sisi instalasi hingga debit air.
Namun demikian diungkapkan Wullur, hal itu sudah dibicarakan pihaknya dengan instansi terkait dalam hal ini Dinasi PU Mitra.
“Asetnya belum diserahkan sehingga kami sampaikan ke Dinas PU. Semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama persoalan air di Silian Raya, Belang dan Ratatotok akan segera teratasi,”kata Wulur.
(***//Alfian)
