SULUT, Mediamanado.com – Bertempat di SwissBell Hotel Maleosan Manado, KPU Provinsi Sulut menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil perolehan Perhitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, pada Kamis-Jumat (5-6/12/2024).
Pleno rekapitulasi ini, dipimpin Ketua KPU Sulut Kenly Poluan didampingi Komisioner Awaluddin Umbola, Salman Saelangi, Meidy Tinangon dan Lanny Ointu dan Sekretaris KPU Sulut Meidy Malonda.
Kenly Poluan selaku Ketua KPU Sulut menyebutkan bahwa pelaksanaan tahapan Pilkada serentak 2024 ini terhitung singkat dari Pilkada sebelumnya.
“Tahapan dimulai sejak bulan Maret dan sampai saat ini sampai di kisaran 8-9 bulan. Biasanya pelaksanaan tahapan mencapain10-11 bulan, ” ucap Poluan.
Mengawali Pleno Rekapitulasi, Ketua KPU Sulut Kenly Poluan menyampaikan, tahapan ini penting sebagai bagian akhir dari pelaksanaan pemilu di daerah, sehingga seluruh proses rekapitulasi suara, harus tetap dijaga agar berjalan transparan, akurat dan sesuai regulasi.
Poluan pun menambahkan, bahwa pihaknya sudah berada pada rapat pleno saat ini, dan berterima kasih atas kinerja dari jajarannya selama tahapan Pilkada serentak 2024.
“Kami mengapresiasi dan mensyukuri sudah berada di tahapan pleno rekapitulasi ini, yang sudah dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat kecamatan, Kabupaten/Kota bahkan saat ini di provinsi yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” ungkapnya.
“Dengan demikian rapat pleno ini dibuka dan dilaksanakan secara terbuka untuk umum,” tambah Poluan.
Dalam kesempatan tersebut, Kenly Poluan juga menguraikan jadwal proses rekapitulasi hari ini terdiri dari Bolsel, Boltim, Sitaro, Sangihe, Talaud, Manado dan Minahasa. Selanjutnya hari kedua direncanakan penghitungan suara diawali dari Kota Kotamobagu, Bolmong, Mitra, Minut, Bolmut, Bitung, dan Minsel.
Untuk diketahui setelah selesai rapat pleno tersebut maka akan dilakukan penetapan hasil pemungutan suara di 15 kabupaten/kota. Turut hadir dalam acara ini perwakilan dari KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta unsur Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah), saksi tingkat Provinsi Kabupaten/Kota, dan Tim Pemantau.
(*/DM)
