MANADO, Mediamanado.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama DPRD Sulut menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut yang digelar di Gedung DPRD Sulut, Jumat (14/8/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sulut dr. Fransiscus Andi Silangen. Turut hadir Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, Wakil Gubernur J. Victor Mailangkay, Sekretaris Daerah Provinsi Tahlis Gallang, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Dalam sambutannya, Gubernur Yulius Selvanus mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sulut yang telah bersama-sama menyelesaikan pembahasan KUA-PPAS 2027.
Menurut Yulius, kesepakatan tersebut merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan arah kebijakan pembangunan serta pengelolaan keuangan daerah untuk tahun anggaran 2027.
Yulius menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah, kata dia, harus terus mendorong inovasi dan memastikan program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Utara.
“Anggaran boleh terbatas, tetapi semangat pelayanan tidak boleh terbatas. Ruang fiskal boleh sempit, tetapi inovasi tidak boleh berhenti,” ujar Yulius.
Gubernur berharap, kesepakatan KUA-PPAS ini dapat menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan APBD 2027, dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat, kemampuan keuangan daerah, serta prioritas pembangunan Sulawesi Utara.
Setelah Nota Kesepakatan KUA-PPAS ditandatangani, tahapan selanjutnya akan dilanjutkan dengan penyusunan dan pembahasan Rancangan APBD Sulut Tahun Anggaran 2027 antara pihak eksekutif dan legislatif.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen didampingi para Wakil Ketua DPRD Sulut, yakni Michaela Elsiana Paruntu, Royke Anter, dan Stella Runtuwene.
(*/DM)
