MANADO, Mediamanado.com – Kunjungan kerja (Kunker) dilakukan oleh Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara ke Direktorat Jenderal (Dirjen) Pembangunan Desa dan Pedesaan Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, pada beberapa waktu lalu.
Kunker Komisi I DPRD Sulut ini diterima oleh Andrey Ikhsan Lubis selaku Koordinator Fasilitasi Pengembangan Partisipasi Masyarakat, dan Winarno sebagai Sub Koordinator Tata Kelola Pemanfaatan Dana Desa.
Adapun maksud dari kunjungan ini menurut Herol V. Kaawoan selaku salah satu personel Komisi I DPRD Sulut, adalah untuk koordinasi terkait penyaluran dana desa di Provinsi Sulut.
Dari hasil pertemuan tersebut menghasilkan beberapa hal yakni ;
1. Dana desa menjadi sangat strategis dalam rangka membangkitkan ekonomi masyarakat,
2. Dana desa dari sumber APBN , dan yang mengatur pusat
3. Desa adalah obyek dan berhak melakukan kegiatan sendiri
4. 20 % Dana desa di geser untuk kepentingan bahan pangan sesuai dengan perpres 104 point 2
5. Meskipun sdh masuk dalam masa Endemi, tetapi efek dari pandemi masih terasa jadi dana 68 triliun harus terus di kawal
6. Penguatan pangan dan nabati di jadikan potensi desa di lihat dari situasi karena desa sebagai benteng yang kuat untuk mengatasi persoalan
7. Ada 86 % wilayah Indonesia adalah desa, maka harus ada Sinkronisasi program baik di provinsi maupun di kabupaten
8. Keterlibatan OPD untuk mengembangkan desa dan mendorong OPD untuk pembangunan desa, karena OPD lebih tahu tentang pertanian dan lain sebagainya
9. Bumdes menjadi satu Kewajiban di desa.
Sesuai informasi yang diperoleh Personel Komisi I DPRD Sulut yang melakukan Kunker yakni Herol Vresly Kaawoan, Jhonny Panambunan, Arthur kotambunan, Stella Runtuwene.
(Dian M)
