JAKARTA – MediaManado.com – Sebagai tindak lanjut dari hadirnya UU No. 32/2014 tentang Kelautan, yang menitikberatkan pada patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia, Bakamla melakukan optimalisasi komando di Kantor Pengelolaan Informasi Marabahaya Laut (KPIML), dari sini dapat diketahui kondisi keamanan dan keselamatan di laut sebagai hasil dari integrasi 16 Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan laut (SPKKL) serta dua stasiun bumi yang dimiliki oleh Bakamla.
Demikian sambutan yang disampaikan oleh Kepala Bakamla, Laksdya Maritim DR. Desi Albert Mamahit, M.Sc pada kunjungan Menteri PAN & RB, Prof. DR.H. Yuddy Chrisnandi,ME ke KPIML Bakamla, dalam rangka memberi arahan kepada KPIML pada Senin sore (7/12).
Hadir dalam kunjungan tersebut antara lain Deputi SDM Menpan, Deputi Kelembagaan Menpan, Aspers Kasal, Dir Polair Baharkam Brigjen Pol Drs Ch Noor Alamsyah M.H,Sahli Polri Irjen.Pol. Drs. Albertus Julius Benny Mokalu,S.H. Laksdya (Purn) TNI Djoko Sumaryono,Mendampingi Kepala Bakamla antara lain Deputi Inhuker Laksma Eko Susilo, Deputi Kebijakan dan Strategi Laksma Satria F Maseo, Plt. Deputi SDM Bakamla dan Pokja Bakamla Bidang Atase Kamla Drs. Benny Pertiwanggono,M.A.
Kepala KPIML, Kolonel Maritim Arief Meidyanto menyampaikan paparan tentang Bakamla Integrated Information Sistem (BIIS) dan kemampuan monitoring dan analisa anomaly kapal, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab tentang berbagai permasalahan dilaut dan kemampuan monitoring dan surveillance Bakamla sebagai sarana peringatan dini keamanan dan keselamatan laut.
Dalam kesempatan tersebut Menteri PAN dan RB berkenan memberikan arahan bahwa Bakamla yang memiliki peran sebagai Coast Guard yang mengamankan garis pantai hingga perbatasan di seluruh Indonesia,menjaga arus lalu lintas di laut dan memiliki kemampuan penangkalan terhadap kejahatan transnasional yang terjadi di laut, bahwa perlu segera dilakukan penguatan posisi dan struktural sehingga overlapping kewenangan dapat diuraikan. Gagasan dan ide harus datang dari Bakamla sendiri, pada bagian wilayah kerja dan focus kerja serta kewenangan yang mana Bakamla dapat berperan, bagian mana yang belum dilakukan oleh instansi lain dan perlu penguatan serta bagian mana yang perlu dilepaskan dari Bakamla. Untuk itu perlu segera dilakukan revitalisasi Bakamla.
Pada akhir acara, Bapak Djoko Sumaryono menyampaikan bahwa yang menjadi hambatan utama adalah adanya inefisiensi,dan Bakamla hadir untuk menjawab kebutuhan untuk terciptanya keamanan laut serta untuk menghilangkan inefisiensi tersebut.
SUMBER : BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA.
EDITOR : INYO R.
