JAKARTA – MediaManado.com – Komisi VII DPR memilih untuk fokus menuntaskan kerjanya di Panitia Kerja (Panja) Mineral dan Batu Bara (Minerba) Komisi VII DPR demi menghasilkan RUU Minerba, ketimbang ikut-ikutan mengomentari kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK).
Anggota Komisi VII DPR Joko Purwanto mendukung adanya pembenahan berbagai aset negara yang selama ini dikuasai pihak asing, seperti PT Freeport Indonesia. Namun, kata dia, penyelesaian sejumlah persolan tersebut tak perlu dilakukan dengan kegaduhan politik atau pertarungan kepentingan antara pemangku kebijakan.
“Mental kita harus di revolusi. Kebiasaan cari komisi, hidup enak tanpa kerja keras harus diubah. Masa kita terjebak dalam pertarungan maling teriak maling,” ujar Joko di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2015) kemarin.
Lanjutnya, dia tak memihak di kubu manapun dalam polemik tersebut. Paling penting baginya saat ini adalah mencari solusi atas persoalan UU dan aturan turunan terkait pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.
“Yang krisis itu aturannya. Dari undang-undang turun ke Peraturan Pemerintah (PP) beda, turun lagi ke keputusan menteri (Kepmen) beda juga. Itu disengaja atau tidak? Itu yang harus kita benahi,” tegasnya.
Dia pun lantas geram dengan berkuasanya pihak asing mengeruk sumber daya alam Indonesia. “Freeport atau pihak asing lain yang mengeruk kekayaan Indonesia, berhasil membuat kita merasa bodoh. Seolah-olah, kita belum mampu melakukan investasi, menjalankan teknologi, dan memiliki ilmu pengetahuan, sehingga harus selalu bergantung pada bangsa lain,” tutup Politikus PPP ini.
EDITOR : INYO. R.
