MANADO, MediaManado.com – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menjadi “buruan” Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun Pemerintah Kota terkait Tata Kelola Keuangan baik bersumber dari APBD maupun APBN setiap tahun anggaran.
Hal itu menjadi harapan pemerintah daerah saat menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited kepada BPK RI, seperti yang dilakukan di Kantor BPK RI Perwakilan Sulut, Jumat (18/03/2022).
Opini WTP atau unqualified opinion menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE berharap LKPD unaudited yang nantinya ditindaklanjuti dengan pemeriksaan langsung Tim BPK RI pada Pemprov, Pemkab dan Pemkot se-Sulut untuk tahun anggaran 2021, maka pemeriksaan BPK RI itu akan menghasilkan Opini WTP.
“Kami berharap, baik Pemprov, Pemkab maupun Pemkot se-Sulut dapat meraih Opini WTP dari BPK RI,” kata Gubernur Olly yang didampingi Wakil Gubernur Drs Steven OE Kandouw saat menyerahkan LKPD unaudited Pemprov Sulut tahun anggaran 2021 kepada BPK RI Perwakilan Sulut.
Sementara itu Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Karyadi, S.E., M.M., Ak., CA., CFrA., CSFA. menyatakan bahwa Laporan Keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
Karyadi mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan sehingga secara keseluruhan mengalami kenaikan yang signifikan.
“Diharapkan pemerintah daerah terus berusaha meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh BPK perwakilan Sulawesi Utara,” tutup Karyadi.
Diketahui LKPD unaudited Tahun Anggaran 2021 diserahkan Gubernur, Bupati dan Walikota, dihadiri Sekdaprov Asiano Gamy Kawatu SE MSi. (Ferry)
