MINUT, Mediamanado – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyoroti Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Pasalnya, pembayaran Siltap, tunjangan BPD dan honor Linmas serta TKD dan THL Minut merupakan komitmen prioritas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum ditetapkan dalam perubahan anggaran (APBD-P) tahun 2020. Hal tersebut sebagaimana disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Minut Abram Eha saat menghubungi awak media.
Menurutnya, dalam pembahasa antara TAPD dan Badan Anggaran DPRD sebelum penetapan APBD-P tahun 2020 di Bulan September, telah disepakati bahwa yang menjadi skala prioritas adalah Siltap, BPJS kesehatan, tenaga honor dan TKD.
“Itu merupaka kesepakatan dengan TAPD dan itu siap dibayar oleh Pemkab Minut. Kalau pun harus menunggu dana bagi hasil dari pemprov kami rasa itu tidak demikian. Jangan Pemkab Minut menjadikan sebuah alasan bagi hasil itu karena Pemprov punya aturan dalam mengucurkan dana tersebut,” kata anggota DPRD daerah Pemilihan Likupang raya.
Ditambahkan personil Komisi III Dewan Minut ini, pihaknya merasa keberatan jika Pemkab Minut seakan menyalahkan Pemprov seolah memperhambat pembayaran Siltap dan tunjangan lainnya. “Tidak mungkin hanya berharap pada pembagian hasil. Apakah Pemkab tidak ada usaha lain dan sumber dana lain. Sehingga Siltap itu wajib untuk dibayarkan. Kasian perangkat yang sudah melaksanakan tugas tapi tidak dibayar. Itu hal yang tidak mungkin. Untuk itu, kami dari fraksi PDIP merasa jika Pemkab seakan mau cuci tangan dan melempar tanggung jawab kalau itu atas keterlambatan bagi hasil yang belum direalisasikan,” tuturnya.
Yang perlu disampaikan kata Eha, harapan dari fraksi PDIP agar Siltap dan tunjangan lainnya segera dibayarkan di tahun 2020 ini. “Apalagi ini sudah mendesak menjelang perayaan hari raya Natal. Sebab para perangkat-perangkat sangat membutuhkan. Sekali lagi kami minta Pemkab bayar Siltap, tunjangan BPD dan honor Linmas serta gaji THL dan TKD yang sudah disepakati masuk dalam skala prioritas,” tegasnya. (Sweidy/*)
