BITUNG, mediamanado.com – Tahapan awal menuju Pemilu mulai dipanaskan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bitung menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Verifikasi Administrasi Partai Politik (Parpol) di Kelurahan Manembo-Nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kamis (6/8/2026).
Rakor ini menjadi sinyal dimulainya konsolidasi menghadapi tahapan Pemilu yang diperkirakan mulai bergulir paling lambat Desember mendatang. Hadir langsung dalam kegiatan tersebut Kapolres Bitung AKBP Arie Sulistyo Nugroho, S.I.K., S.H., M.H., yang menegaskan komitmen Polri mengawal seluruh proses demokrasi secara profesional, netral, dan berintegritas.
Ketua KPU Kota Bitung, Deslie D. Sumampouw, mengatakan rakor merupakan bagian dari persiapan teknis untuk memastikan proses verifikasi administrasi partai politik berjalan sesuai regulasi dan jadwal yang telah ditetapkan.
“Dari informasi yang kami terima, kemungkinan paling lambat bulan Desember tahapan Pemilu sudah dimulai. Kami sangat mengapresiasi kehadiran Bapak Kapolres. Harapan kami, ke depan hubungan antara KPU, Polri, dan partai politik semakin erat sehingga dapat bersama-sama menjaga demokrasi di Kota Bitung,” ujar Deslie.
Dalam arahannya, Kapolres Bitung mengingatkan seluruh pengurus partai politik agar menjadikan kompetisi politik sebagai ajang adu gagasan, bukan pemicu konflik di tengah masyarakat.
“Silakan berjuang untuk partai masing-masing, tetapi jangan lupa menjaga keamanan dan ketertiban. Jangan membuat kegiatan yang berujung anarkis. Polri bukan hanya menjaga keamanan saat pemungutan suara, tetapi dipercaya negara untuk tetap netral dalam setiap tahapan pemilu,” tegas AKBP Arie Sulistyo Nugroho.
Menurutnya, tahapan pencalonan merupakan fase yang paling rawan menimbulkan gesekan politik. Karena itu, Polres Bitung telah menyiapkan langkah-langkah antisipatif melalui koordinasi intensif bersama TNI, KPU, Bawaslu, Pemerintah Kota Bitung, hingga aparat di tingkat kecamatan, kelurahan, RT, dan RW.
“Kami ingin seluruh tahapan berjalan aman, tertib, dan sesuai aturan. Stabilitas keamanan merupakan tanggung jawab bersama,” katanya.
Kapolres juga menyoroti persoalan validitas data pemilih, khususnya warga keturunan Filipina yang telah memperoleh status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).
Ia mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 600 warga keturunan Filipina di Kota Bitung, namun baru tujuh orang yang tercatat secara resmi sebagai pemilih.
“Harapan saya, warga keturunan Filipina yang sudah sah menjadi WNI benar-benar terdata sebagai pemilih. Hak konstitusional mereka harus terpenuhi sehingga demokrasi dapat berjalan secara inklusif,” ujarnya.
Untuk memastikan akurasi data tersebut, jajaran Sat Intelkam Polres Bitung akan terus berkoordinasi dengan Imigrasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta instansi terkait lainnya.
Usai penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang dipandu Kasat Intelkam Polres Bitung IPTU Christian Pardede. Pengurus dan Liaison Officer (LO) partai politik memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan berbagai masukan terkait kesiapan menghadapi tahapan verifikasi administrasi.
Menutup kegiatan, Kapolres menyampaikan optimismenya bahwa seluruh elemen politik di Kota Bitung mampu menjaga suasana yang kondusif selama proses demokrasi berlangsung.
“Saya yakin seluruh pengurus partai politik memiliki komitmen yang sama untuk menjaga keamanan Kota Bitung. Mari kita ciptakan pemilu yang damai, bermartabat, dan menjadi contoh demokrasi yang sehat,” pungkasnya.
Turut hadir dalam rakor tersebut Komisioner KPU Kota Bitung Yunnoy S. Rawung selaku Kadiv Teknis Penyelenggaraan, Frangky Takasihaeng selaku Kadiv Perencanaan dan Data, serta para pengurus partai politik se-Kota Bitung. Sinergi antara penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan peserta pemilu diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan Pemilu yang aman, jujur, adil, dan demokratis di Kota Bitung.
