MANADO, Mediamanado.com – Upaya memperkuat tata kelola organisasi dan menyamakan pemahaman terhadap aturan internal terus dilakukan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Utara. Salah satunya melalui kegiatan Sosialisasi Surat Edaran Pengurus Pusat PWI Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Sintesa Peninsula Manado, Kamis (19/11/2026).
Sebanyak 100 peserta ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Mereka berasal dari jajaran pengurus PWI Sulut, pengurus PWI kabupaten/kota, kalangan wartawan, hingga perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Utara.
Melalui kegiatan ini, PWI Sulut berupaya memastikan seluruh jajaran organisasi memahami kebijakan yang dikeluarkan pengurus pusat. Kesamaan pemahaman dinilai penting agar penerapan aturan organisasi berjalan tertib dan konsisten di semua tingkatan kepengurusan.
Sejumlah narasumber dihadirkan untuk memberikan penjelasan mengenai kebijakan tersebut, di antaranya Ketua PWI Sulut Sintia Bojoh, Sekretaris PWI Sulut Artha Kalumata, Wakil Ketua Fanny Loupatty atau Maemosa, Kepala Kesbangpol Sulut Johnny A. Suak, M.Si., serta Kolonel Johnly Kaligis dari Kodam XIII/Merdeka.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Sulawesi Utara melalui sambutan yang dibacakan Kepala Kesbangpol Johnny A. Suak menyoroti pentingnya keberadaan pers dalam menjaga kehidupan demokrasi.
Menurutnya, wartawan memiliki tanggung jawab lebih dari sekadar menyampaikan informasi, karena pers juga berperan mengawasi jalannya pemerintahan, memberikan edukasi politik, serta menghubungkan kepentingan pemerintah dengan masyarakat.
“Pemerintah dan pers bukanlah dua pihak yang harus saling berhadapan. Kita adalah bagian dari ekosistem demokrasi yang punya tanggung jawab berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk kepentingan masyarakat,” ungkap Suak.
Ia pun memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan sosialisasi Surat Edaran Pengurus Pusat PWI Nomor 972 yang salah satu fokusnya menyangkut penataan administrasi keanggotaan.
Suak menilai, kejelasan administrasi organisasi perlu mendapat perhatian serius agar tidak terjadi persoalan terkait legalitas keanggotaan. Hal tersebut sekaligus menjadi bentuk perlindungan terhadap wartawan yang selama ini menjalankan profesinya secara profesional dan independen.
“Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada teman-teman pers yang betul-betul bekerja independen tetapi dilukai oleh orang-orang tertentu yang tidak memiliki administrasi keanggotaan yang sah,” tegasnya.
Selain penataan data anggota, surat edaran tersebut juga menjadi perhatian dalam hal kepastian masa berlaku Kartu Tanda Anggota (KTA) dan pengaturan batas masa jabatan pengurus PWI di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Lebih jauh, Suak menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Kesbangpol untuk mendukung penguatan kelembagaan PWI.
Fasilitasi kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong organisasi wartawan menjadi lebih profesional dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap aturan.
“Organisasi yang tertib, transparan, akuntabel, dan melandaskan pada aturan akan memberikan ruang untuk menjadi pers dan media yang berkualitas dan memberikan kontribusi kepada pemerintah,” tuturnya.
Setelah rangkaian materi pada sesi pertama selesai, kegiatan dilanjutkan dengan istirahat makan siang sebelum memasuki pembahasan sesi kedua yang dipandu jajaran pengurus PWI Sulut.
Pada sesi tersebut, peserta mendapatkan penjelasan lebih mendalam mengenai sejumlah ketentuan organisasi. Pembahasan mencakup penertiban dan sinkronisasi data keanggotaan, pelaksanaan Peraturan Organisasi tentang konferensi PWI tingkat provinsi dan kabupaten/kota, masa berlaku KTA, hingga pembatasan masa jabatan pengurus.
Diskusi berlangsung interaktif dengan keterlibatan aktif para peserta. Berbagai pertanyaan dan masukan disampaikan sebagai bentuk perhatian terhadap pembenahan organisasi serta harapan agar PWI Sulut semakin solid dan mampu menjalankan roda organisasi sesuai aturan.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan foto bersama seluruh pengurus, narasumber, dan peserta. Selain itu, dilakukan pula penyerahan sertifikat Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) PWI Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026 yang telah dilaksanakan pekan sebelumnya di lingkungan Pemerintah Kota Manado oleh Pengurus Pokja PWI Kota Manado.
(*/DM)





