MANADO, mediamanado.com – Meningkatnya kompetisi pemanfaatan ruang laut menjadi tantangan baru bagi pembangunan sektor kelautan di Sulawesi Utara.
Nelayan skala kecil kini semakin sering berhadapan dengan kepentingan industri besar yang memanfaatkan ruang laut yang sama.
Hal itu disampaikan Direktur Kebijakan Rare Indonesia, Ray Chandra Purnama, dalam Lokakarya Sinkronisasi Kolaborasi untuk Ekonomi Biru di The Sentra Hotel Manado, Selasa (8/7/2026).
Menurut Ray, tantangan pengelolaan laut saat ini bukan lagi minimnya program pemerintah, tetapi bagaimana seluruh program yang telah berjalan dapat disinergikan agar menghasilkan dampak yang lebih besar.
“Pertanyaannya bukan lagi program apa yang belum ada, tetapi bagaimana memastikan seluruh upaya yang sudah dilakukan dapat bergerak ke arah yang sama. Tantangan yang kita hadapi semakin kompleks sehingga kolaborasi menjadi kebutuhan,” ujarnya.
Ray mengungkapkan sekitar 80 persen produksi perikanan tangkap di Sulawesi Utara berasal dari nelayan skala kecil, sehingga perlindungan ruang tangkap mereka harus menjadi perhatian utama dalam penyusunan kebijakan ekonomi biru.
Ia juga menyoroti hasil kajian Rare Indonesia yang menunjukkan implementasi ekonomi biru di daerah masih lebih menekankan aspek pertumbuhan ekonomi dibandingkan keseimbangan dengan perlindungan ekologi.
Selain itu, pendanaan program ekonomi biru masih bergantung pada Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah pusat. Berkurangnya dukungan tersebut dinilai menjadi alasan penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dan mencari sumber pendanaan alternatif.
Ray menambahkan, kondisi stok ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 714 dan 715 mulai menunjukkan tekanan akibat tingginya pemanfaatan sumber daya laut.
“Pengelolaan perikanan berbasis masyarakat melalui Program Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP) yang telah diterapkan di 13 kawasan pada 10 kabupaten pesisir Sulawesi Utara dapat menjadi salah satu solusi menjaga keberlanjutan sumber daya laut” Ungkap Purnama.
Rare Indonesia juga mendorong pengakuan terhadap kawasan konservasi yang dikelola masyarakat melalui skema Other Effective Area-Based Conservation Measures (OECM). Pengakuan tersebut dinilai penting agar masyarakat pesisir mendapat kepastian dalam mengelola wilayah laut sekaligus berkontribusi terhadap target perlindungan 30 persen wilayah laut Indonesia.
Menurut Ray, keberhasilan ekonomi biru hanya dapat dicapai apabila pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan mitra pembangunan bekerja dalam satu arah untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian ekosistem laut. (Fer)
