Manado, MediaManado – Alokasi Anggaran di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak minim. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) angkat suara. Penambahan anggaran untuk dinas ini dianggap perlu.
Pandangan tersebut disampaikan
Anggota DPRD Sulut, Sandra Rondonuwu. Menurutnya, Dinas Perempuan dan Anak adalah dinas yang sangat penting karena di dinas ini masyarakat secara khusus prempuan dan anak meletakan nasibnya.
“Dinas ini harus memastikan kesehatan perempuan san anak, kesehatan ibu hamil soal gisi dan vitamin yang dikonsumsi karena melalui perempuanlah akan lahir generasi-generasi yang sudah harus disiapkan agar kelak lahir generasi berlian bukan generasi krupuk,” kata Rondonuwu, saat Rapat lanjutan pembahasan KUA PPAS Perubahan APBD Sulut tahun 2020, antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut, Selasa (25/8)
Rondunuwu menambahkan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah dinas yang ada di garda terdepan untuk menyiapkan generasi baru Indonesia.
“Dinas harus memastikan tidak ada masalah gisi buruk, busing lapar, kekerasan phsikologi, pedofilia, solit persinality dan deretan masalah kesehatan mental maupun fisik yg kelak akan mempengaruhi kondisi bangsa,” tuntas Rondonuwu.
Oktaviana Mundung
