MANADO, MediaManado.com – Sulawesi Utara siap menghadapi tantangan efisiensi keuangan pemerintah pusat kedepan dan sang pemimpin pun harus berani menghadapi situasi sesulit apapun demi masyarakat.
“Pemimpin harus berani menghadapi persoalan dan mengambil keputusan dalam situasi sulit,” tegas Gubernur Yulius Selvanus SE saat Sarasehan Nasional Obligasi Daerah di Kantor Gubernur, Rabu (19/11/2025).
Sosok pemimpin, tambah Gubernur Yulius Selvanus tampil di tengah-tengah kondisi tidak nyaman dan berupaya keras membalikkan menjadi kondisi nyaman dan stabil untuk membela masyarakat.
Ia yakin bahwa dengan filosofi Sitou Timou Tumoutou yang masih dihidupi masyarakat, tantangan kedepan pasti dapat dilewati.
Tantangan itu berupa kondisi keuangan, dimana terjadi penurunan signifikan Transfer ke Daerah (TKD), diantaranya TKD pada 2025 sekitar Rp14 triliun dan TKD pada 2026 turun menjadi hampir Rp11 triliu. Dengan begitu, hal ini menempatkan Sulut pada kategori kapasitas fiskal rendah sesuai PMK No. 65 Tahun 2024.
Maka, kata Gubernur Yulius Selvanus, obligasi daerah menjadi salah satu solusi menghadapi kondisi tersebut sebagai alternatif pembiayaan.
“Potensi tambang emas besar di Sulut sebagai salah satu elemen yang memperkuat keyakinan itu,” tandas Gubernur Yulius Selvanus seraya menyebutkan sejumlah negara seperti Tiongkok, Jepang, Inggris, dan AS, yang telah lama menggunakan obligasi sampai level kota.
Gubernur Yulius Selvanus yang didaulat sebagai keynote speaker memaparkan kondisi pembangunan dan fiskal Sulut.
Ia menjelaskan bahwa secara geografis dan demografis, Sulut memiliki wilayah laut sebesar 73,25% dengan luas daratan 14,5 ribu km² dan didiami penduduk sebanyak 2,6 juta jiwa. Berbatasan langsung dengan Filipina dan kawasan Asia Pasifik, yang diapit dua jalur strategis ALKI II dan ALKI III.
“Kondisi ini membuat Sulut berpeluang menjadi hub logistik dan ekonomi regional,” tegas Gubernur Yulius Selvanus.
Sementara terkait obligasi daerah, disebutkan bahwa obligasi daerah tidak dibatasi prinsip syariah. Sedangkan Sukuk daerah, berbasis prinsip syariah.
Keyakinan kuat kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Viktor Mailangkay ini dituangkan dalam Visi RPJMD 2025–2029, dimana keduanya menargetkan capaian pertumbuhan ekonomi di angka 7,8–8,08% pada tahun 2029. Saat ini saja ekonomi Sulut tumbuh diangka 5,64%.
Selain itu, peningkatan daya saing daerah dengan target indeks 7,69 dengan memberikan perhatian serius pada ketahanan pangan, energi, dan air.
“Semua target membutuhkan pembiayaan yang kuat dan berkelanjutan,” ujar Gubernur Yulius Selvanus.
Kegiatan Serasehan Nasional ini diharapkan dapat semakin mendorong keberanian Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah inovatif demi percepatan pembangunan. Selain itu, dari dialog interaktif dapat menghasilkan rumusan kebijakan visioner untuk Sulut dan Indonesia.
Untuk itu, Gubernur Yulius Selvanus memberi apresiasi kepada Badan Anggaran MPR RI yang mendorong inovasi pembiayaan pembangunan melalui mekanisme obligasi di daerah.
Diketahui, Serasehan Nasional ini mempertemukan pemerintah daerah, akademisi, dan lembaga keuangan dengan memberikan perhatian serius pada peluang dan tantangan penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.
Kegiatan ini dihadiri Wagub Viktor Mailangkay, anggota MPR RI, tokoh nasional dan undangan lainnya. (Ferry)
