MANADO, MediaManado.com – Pembangunan sektor kelautan dan perikanan Sulawesi Utara menjadi salah satu program prioritas pemerintah guna menciptakan kemandirian ekonomi. Akan tetapi, hal ini membutuhkan sinergitas antar lembaga, pemangku kepentingan di daerah, stakeholder dan masyarakat.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulut Dr Tinneke Adam MSi pada kegiatan Sosialisasi Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang digelar Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulut, Big Fish Resto Manado, Selasa (17/12/2019) sore.
Menurut Tinneke Adam, sinergitas ini sangat dibutuhkan mengingat potensi sumber daya maritim, begitu besar dan temtunya membutuhkan penanganan yang berskala besar, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
“Keterlibatan pemangku kepentingan, para pelaku usaha, stakeholder dan masyarakat itu dibutuhkan karena berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya, perikanan budidaya, penguatan daya saing produk kelautan, perikanan, dan pengelolaan ruang laut serta berbagai produk hukum yang mengatur di setiap bidang yang menjadi tanggungjawab instansi terkait dengan sektor kelautan dan perikanan,” ungkapnya.
Pemanfaatan sektor maritim Sulawesi Utara baik pemanfaatan ruang laut, budidaya perikanan tangkap, yang berujung pada pemanfaatan hasilnya, ikut berimbas pada masyarakat umum, bahkan berpengaruh pada ekonomi di daerah.
Pemanfaatan ini pula, tidak luput dari ketersediaan SDM, sarana pra sarana penunjang, pengawasan dan produk hukum yang memayungi berbagai aktivitas pengelolaan sektor kelautan dan perikanan di daerah ini.
Hal itu dibutuhkan dengan melihat beragam persoalan dan fakta yang terjadi di sektor ini, diantaranya;
Pertama, produktivitas nelayan masih tergolong rendah disebabkan armada perikanan masih didominasi oleh kapal berukuran kecil yaitu; perahu tanpa motor, motor tempel dan kapal motor yang kurang dari 5 GT, juga kelemahan dari nelayan yang hanya mampu melakukan penangkapan ikan ‘one day fishing’, tingginya tingkat kehilangan mutu ikan karena belum menerapkan sistim rantai dingin dan keterbatasan dalam memanfaatkan dana perbankan.
Kedua, masih rendahnya produktivitas dan daya saing perikanan karena integrasi sistem produksi di hulu dan hilir belum optimal, terbatasnya sarana dan pra sarana pelabuhan, kualitas SDM dan kelembagaan yang meliputi pengetahuan, ketrampilan, penguasaan teknologi dan aksesbilitas terhadap infrastruktur dan informasi yang belum memadai.
Ketiga, fasilitas pendukung terhadap pelabuhan dan balai ikan masih terbatas dan belum memadai.
Untuk mengatasi latar masalah yang masih melingkupi sektor kelautan perikanan di daerah, maka pemerintah pusat menggelontorkan sejumlah dana dan bantuan fisik peralatan, temasuk dana dan bantuan dari pemerintah daerah melalui APBD bagi instansi terkait yang diperuntukan bagi pembangunan sarana infrastruktur dan pengembangan kelompok usaha nelayan.
Tidak saja itu, aturan perundang-undangan yang diterbitkan guna melindungi dan menjaga potensi dan kekayaan dunia maritim, termasuk diterbitkannya Perda Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2037. Perda ini adalah yang pertama kali diterbitkan di Indonesia.
Dalam kegiatan Sosialisasi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Sulut yang digelar Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulut yang melibatkan pemangku kepentingan, LSM dan wartawan, ikut dihadirkan narasumber, baik dari DKP Daerah Provinsi Sulut maupun instansi vertikal terkait.
Narasumbernya terdiri atas Kepala BPBAT Tatelu, Kepala PPS Bitung, Kepala BKIPM Manado, Logistik KP Bitung, Pangkalan PSKD Bitung dan Kepala BPPP Bitung. Semuanya, memaparkan program dan capaian kinerja instansi masing-masing dalam mendukung program pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Sulut. (Ferry)
