SULUT, Mediamanado.com – Menurunnya harga cengkih saat ini membuat Sandra Rondonuwu selaku Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulut buka suara perihal tersebut. Hal ini dikemukakan oleh Sandra Rondonuwu saat dijumpai awak media di ruang kerjanya usai Rapat Paripurna DPRD Sulut, pada Senin (22/7/2024).
Menurut Saron (sapaan akrabnya), kebijakan impor cengkih pemerintah menjadi salah satu faktor penyebab anjloknya harga cengkih, hal ini terlihat dari data BPS yang diperolehnya.
“Dari data BPS, nilai ekspor cengkih dari Indonesia 48,15 juta setara 752 miliar, sedangkan nilai impor 189 juta atau setara 2,9 triliun, kalau kemudian nilai impor lebih banyak dari pada ekspor, yang terjadi apa, anjlok lah harga kita,” ungkap politisi PDIP ini.
Tak hanya itu, Saron menambahkan, jeritan para petani cengkih saat ini tidak lepas dari peran para pengepul yang suka menentukan harga sendiri.
Sehingga, Saron berpendapat pemerintah harus bisa menentukan standar harga nasional, guna membatasi ruang gerak oknum-oknum pengepul yang mencekik para petani cengkih.
“Jadi hentikan impor, tindaki para pengepul kemudian tentukan standar harga nasional. Karena cengkih ini 3 sampai 4 tahun baru bisa petani rasakan hasilnya, lalu setiap ada hasil atau panen raya harga anjlok,” paparnya.
Menurut Saron, dengan adanya standar harga nasional dari pemerintah, dapat membantu petani dalam menyusun rencana jelang panen.
“Kalau sudah ada standar harga nasional, petani sudah tau bahwa dari standar harga ini bagaimana dia merencanakan untuk mengelola hasil cengkih ini. Karena kalau tidak ada standarnya, takutnya dia sudah lebih banyak pengeluarannya, akhirnya dia mengalami kerugian,” tambahnya.
Saron pun menuturkan, imbas dari anjloknya harga cengkih saat ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Sulawesi Utara.
“Kalau bicara cengkih bukan hanya Sulawesi Utara, karena masih ada daerah lain yang hasil produksi cengkihnya lebih tinggi dari Sulawesi Utara,” terang Saron.
Sehingga lanjut Saron, dibutuhkan kerjasama dari petani cengkih di daerah-daerah lain, untuk bersama-sama menyuarakan aspirasi kepada Pemerintah, terlebih Khusus Presiden Joko Widodo.
“Yang harus dilakukan ini tidak hanya petani cengkih yang ada di Sulut sendiri, tetapi mari bekerja sama dengan petani-petani di daerah yang lain, baik Maluku Utara maupun Makassar karena mereka juga penghasil cengkih terbesar, untuk menyuarakan kepada Presiden Jokowi hentikan impor, tindaki para pengepul dan tentukan standar harga nasional,” ujar Legilslator dapil Minsel – Mitra itu.
(DM)