762 Sertipikat Tanah Dibagi Menteri ATR/BPN, Sulut Jadi Pioner Keberpihakan pro Rakyat

oleh -68 Dilihat
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto saat menyerahkan Sertipikat kepada masyarakat
Wakil Gubernur Drs Steven OE Kandouw saat mendampingi Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Kamis (15/09/2022).
Wakil Gubernur Drs Steven OE Kandouw saat mendampingi Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Kamis (15/09/2022).

 

MINSEL, MediaManado.com – Pemprov Sulut dibawah Kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey SE dan Wagub Drs Steven OE Kandouw (ODSK) terus menjunjung sikap keberpihakan kepada rakyat agar kesejahteraan rakyat bisa terpenuhi, terlebih menyangkut kepemilikan tanah untuk rakyat.

Hal ini memiliki benang merah sebagai upaya Pemprov Sulut menyelesaikan masalah kemiskinan.

“Maka dari itu, sejak dari awal kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey SE bersama Saya di Sulut, keberpihakan kita kepada rakyat dalam masalah kepemilikan tanah itu penting,” kata Wagub Kandouw saat menghadiri Penyerahan Sertipikat Redistribusi Tanah Tahun Anggaran 2022 oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, di Desa Ongkaw III, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, Kamis (15/09/2022).

Menurutnya, ODSK paling anti terhadap HGU dan semacamnya, yang sudah puluhan tahun liar, tidak punya kontribusi apa-apa kepada pemerintah, utamanya rakyat.

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto saat menyerahkan Sertipikat kepada masyarakat
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto saat menyerahkan Sertipikat kepada masyarakat

 

“Malah hanya diperjualbelikan di bawah tangan, hanya individu atau kelompok tertentu yang mendapatkan manfaat,” ungkap Wagub Kandouw.

Mantan Ketua DPRD Sulut ini menegaskan, Pemprov Sulut bersama pemerintah daerah di 15 kabupaten/kota se-Sulut telah berkomitmen untuk membantu Kantor BPN di wilayah masing-masing, terkait pengurusan sertipikat tanah termasuk pendampingan terhadap masyarakat, sehingga manfaatnya bisa dirasakan.

“Terima kasih atas kedatangan Pak Menteri bersama jajaran ke Sulawesi Utara, semoga lewat sertipikat yang telah dibagikan dapat terus memberikan manfaat kepada masyarakat, bahkan hingga para pewaris nantinya,” tutup Wagub Kandouw.

Pada kesempatan itu, Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa kehadirannya di Sulut, selain untuk menyerahkan Sertipikat Redistribusi Tanah di Desa Ongkaw III adalah untuk memastikan sertipikat-sertipikat tersebut sudah berada di tangan masyarakat, yang kemudian dapat dilaporkan kepada Presiden RI Joko Widodo.

“Sertipikat sudah ada di tangan bapak/ibu sekalian. Artinya apa? Dengan sertipikat ini berarti bapak/ibu sudah memiliki kepastian hukum hak atas tanah. Tanah bapak/ibu sudah terdaftar di Kantor Pertanahan, baik itu letak, luas dan batas. Sertipikat ini sudah by name, sudah milik bapak/ibu,” ujar Menteri Hadi Tjahjanto.

“Pesan Saya, sertipikatnya disimpan dengan baik. Begitupun dengan tanahnya, jaga dengan baik, supaya tidak diserobot mafia tanah. Tapi Saya pastikan, dengan adanya sertipikat tidak ada lagi mafia tanah yang bisa utak-atik, mempermasalahkan tanah bapak/ibu sekalian,” tambahnya.

Hadi Tjahjanto menjelaskan, reforma agraria sejatinya adalah membagikan redistribusi sertipikat kepada masyarakat, agar masyarakat bisa memiliki tanah garapan dalam menjalankan perekonomian.

FB_IMG_1663245360846

“Dengan (penyerahan) sertipikat, rakyat kita berikan rasa keadilan dan kepastian hukum, sehingga bisa dengan tenang menggarap tanah maupun ladangnya,” terangnya.

“Harapannya, lewat sertipikat ini para petani, para buruh tani, para nelayan bisa tersenyum manis, dan betul-betul merasakan kehadiran negara lewat program reforma agraria,” imbuhnya.

Diketahui, diserahkannya Sertipikat Tanah untuk masyarakat Ongkaw sebanyak 762 bidang merupakan hasil dari kegiatan redistribusi tanah yang bersumber dari Tanah Negara Bekas HGU Nomor 3/Ongkaw, atas nama PT. Jastamin.

Adapun Tanah Negara Bekas HGU Nomor 3/Ongkaw sudah bersengketa konflik sejak lama.

Upaya-upaya strategis penyelesaian sengketa pun terus dilakukan, dimana salah satu langkahnya yakni melalui kegiatan GTRA Provinsi yang terdiri dari unsur teknis yang ada di Kantor Wilayah BPN Sulut, sertipikat lembaga dan Perangkat Daerah terkait.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Menteri ATR/Kepala BPN Raja Juli Antoni, sejumlah Anggota Forkopimda Provinsi Sulut, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika, Bupati Minsel Franky Donny Wongkar, Anggota Forkopimda Kabupaten Minsel, Kepala Kantor Wilayah BPN Sulut Lutfi Zakaria, serta para pejabat terkait di lingkungan Pemprov Sulut dan Pemkab Minsel. (*/ferry).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.