MANADO, Mediamanado.com – Penyempurnaan Peraturan DPRD Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Tertib DPRD menghasilkan sejumlah perubahan substansial. Dari sebelumnya 16 bab dan 137 pasal, kini rancangan peraturan tersebut berkembang menjadi 23 bab dengan total 211 pasal.
Hal ini disampaikan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Tertib DPRD Sulut, Royke Roring, saat membacakan laporan hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna Internal DPRD Sulut, Selasa (10/11/2026), di ruang paripurna DPRD Sulut.
Dalam laporannya, Royke menjelaskan bahwa penambahan tujuh bab dan 74 pasal tersebut merupakan hasil pengkajian, pembahasan, serta penyesuaian terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Melalui proses pembahasan ini, kami berupaya menghasilkan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib yang lebih komprehensif, sistematis, dan responsif terhadap perkembangan serta kebutuhan pelaksanaan tugas kelembagaan DPRD Provinsi Sulawesi Utara,” ungkap Royke.
Royke menjelaskan, proses pembahasan dilakukan melalui rapat internal Pansus, pembahasan bersama pihak terkait, serta kunjungan kerja ke DPRD Provinsi DKI Jakarta dan DPRD Provinsi Gorontalo untuk memperoleh referensi dan masukan.
Pansus juga mengakomodasi berbagai saran dari DPRD kabupaten/kota di Sulawesi Utara serta masukan dan fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri.
Menurut Royke, penyempurnaan Tata Tertib ini penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh anggota dewan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kelembagaan.
“Perubahan ini tidak hanya menyangkut penambahan materi aturan, tetapi juga penyesuaian terhadap kebutuhan pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD,” jelasnya.
Sejumlah materi yang diperbarui antara lain mekanisme pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), penguatan fungsi anggaran, penanganan aspirasi masyarakat, mekanisme konsultasi, hingga pengaturan Sekretariat DPRD dan pendanaan.
Dalam laporan akhir Pansus, disebutkan bahwa fraksi-fraksi DPRD Sulut telah menyampaikan pandangan dan pendapat serta menerima dan menyetujui rancangan peraturan tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.
(DM)
