Sekot: Perijinan Pesisir Kewenangan Provinsi, Pengelolaannya Kabupaten/Kota

oleh
Terkait dengan perijinan pesisir, Sekretaris Daerah Kota Manado Ir.M.H.F Sendoh, konsultasi dengan Direktorat Jendral BANGDA.

Loading

Terkait dengan perijinan pesisir, Sekretaris Daerah Kota Manado Ir.M.H.F Sendoh, konsultasi dengan Direktorat Jendral BANGDA.
Terkait dengan perijinan pesisir, Sekretaris Daerah Kota Manado Ir.M.H.F Sendoh, konsultasi dengan Direktorat Jendral BANGDA.

MANADO, MediaManado – Terkait dengan perijinan pesisir, Sekretaris Daerah Kota Manado Ir.M.H.F Sendoh mengatakan, untuk ijin kewenangan ada di Provinsi tetapi pengelolaannya kabupaten/kota.

Sekot menjelaskan, itu sudah sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 bahwa ijin pengolahan pesisir yang saat ini sudah menjadi kewenangan Provinsi. “Berdasarkan uu 23 tahun 2014 ada pasal yang berbunyi untuk ijin pengolahan pesisir sudah menjadi kewenangan Provinsi,” terang sekot.

Lanjut di jelaskan sekot, Pemerintah Kota (Pemkot) Manado, telah melakukan konsultasi dengan Direktorat Jendral BANGDA, dalam hal ini Direktur Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Bapak Edi Sugiharto SE Msi.

“Untuk ijin pesisir memang kewenangan Provinsi tetapi pengelolaannya dilakukan pihak kabupaten/kota. Penerbitan ijin harap dikaji dengan benar supaya dalam kemudian hari tidak ada complain dari berbagai pihak baik kabupaten/kota maupun masyarakat disekitar ke Provinsi,” kunci Sendoh Kamis (09/04).  (yt)