MANADO, MediaManado.com – Patricia Mawitjere diminta untuk terus bersinergi dengan komponen ASN dan THL Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulut dan bidang kebudayaan di Kabupaten/Kota dalam menjalankan program pemajuan kebudayaan daerah Sulut.
Hal itu disampaikan Sekdaprov Edwin Silangen SE MS melalui Kepala BKD Provinsi, Dr Femmy Suluh MSi pada acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Plt Kadis Kebudayaan Daerah dari Jenry Sualang SPd MAP yang telah memasuki masa purnabakti, kepada Patricia Mawitjere, Kabid Kesenian bertempat di Aula Dinas Kebudayaan Daerah, Selasa (09/02/2021).
Selain bersinergi, Patricia Mawitjere juga diminta untuk melakukan berbagai inovasi dan kreasi dalam pemajuan pembangunan Kebudayaan daerah ini.
” Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur menyampaikan selamat mengemban tugas dan kepercayaan kepada Ibu Patricia Mawitjere dengan harapan tonggak kepemimpinan ini akan terus berlanjut dengan totalitas pengabdian untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang konstruktif dan berkesinambungan dalam memantapkan tugas pokok dan fungsi bentuk kontribusi sektor kebudayaan terhadap pembangunan daerah di Sulawesi Utara,” kata Kepala BKD Femmy Suluh mengutip sambutan Sekdaprov Edwin Silangen.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Jenry Sualang Spd MAP yang dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun dipercayakan sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan berbagai Inovasi dan prestasi yang telah tercatat.
Dengan Plt Kadis Kebudayaan Patricia Mawitjere, maka kinerja Dinas Kebudayaan diharapkan akan lebih optimal lagi, terutama untuk berperan aktif dalam melindungi mengelola dan memberikan arahan dan strategi untuk memanfaatkan Kebudayaan sebagai aspek pembangunan melalui kebijakan inklusif dan nondiskriminatif berdasarkan partisipasi.
Selaku Plt Kadis, Patricia Mawitjere juga diingatkan untuk dapat mengambil kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak hukum bagi kebijakan-kebijakan terkait dengan penyusunan rencana strategi dan penyusunan rencana kerja.
“Namun dilarang melakukan pemindahan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat,” tandas Suluh.
Apalagi masa Plt hanya berlaku selama 3 bulan dan dapat diperpanjang 3 bulan dan proses ini akan berlangsung sampai dengan ditetapkannya pejabat yang sesuai dengan persyaratan melalui proses seleksi terbuka atau melalui mekanisme rotasi dan mutasi. (Ferry)
