MANADO, MediaManado.com – Guna mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP), serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan tata kelola keuangan terintegrasi, maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI) terus memacu Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Hal itu terbukti dengan dilakukan pertemuan antara Sekdaprov Sulawesi Utara Edwin Silangen SE MS dengan jajaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulut terkait TP2DD di Ruang kerja Sekdaprov, Selasa (16/03/2021).
Sekdaprov Silangen mengatakan bahwa sebelum mengawali kerja TP2DD dilakukan pertemuan awal dengan seluruh Perangkat Daerah (PD) yang menjadi sasaran program ini.
“Di satu sisi pertemuan awal ini kita bisa berkomunikasi dan menyamakan persepsi, sehingga sasarannya tepat dan target dari kerja tim ini tercapai,” kata Sekdaprov Silangen.
Diketahui, TP2DD merupakan forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan terkait (stakeholder) di tingkat provinsi dan kabupaten kota.
TP2DD dibentuk dengan tujuan mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP), serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan tata kelola keuangan terintegrasi.
Sekain itu, dukungan BI terhadap digitalisasi daerah adalah melalui penciptaan ekosistem sistem pembayaran yang dapat mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional, mendorong digitalisasi perbankan melalui Open Aplication Programming Interface (Open API), serta mengembangkan interlink fintech dan perbankan.
Adapun tiga manfaat dengan percepatan dan perluasan ETP, yakni;
Pertama, memperkuat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi di pusat dan daerah dan inklusivitas ekonomi di pusat daerah, serta pemerataan kesejahteraan.
Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik kecepatan transaksi keuangan, dan transparansi, serta mencegah kebocoran pelayanan publik.
Ketiga, mempercepat integrasi ekonomi dan keuangan digital.
Pertemuan ini tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19. (Ferry/*)
