MANADO, Mediamanado.com– Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Priscilla Cindy Wurangian, mengkritik kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfo) Sulut terkait kualitas infrastruktur jaringan internet di lingkungan pemerintahan.
Kritik tersebut disampaikan dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Sulut, Senin (13/4/2026).
Cindy menyoroti berbagai kendala teknis yang kerap mengganggu jalannya koordinasi, terutama dalam pelaksanaan rapat daring.
Cindy menilai, penggunaan aplikasi pertemuan virtual yang tidak optimal mencerminkan kurangnya perhatian terhadap kebutuhan dasar kerja pemerintahan.
“Biaya langganan Zoom tidak sampai Rp 2 juta per tahun. Saya yakin anggaran tersedia, tetapi perhatian ke hal ini yang terlewat. Akibatnya, rapat sering terputus setiap 45 menit. Kalau begini, kerja dari rumah justru terasa seperti hari libur,” ujarnya.
Cindy menilai kondisi tersebut bertolak belakang dengan upaya pemerintah daerah dalam mendorong digitalisasi dan pengembangan pariwisata berbasis konektivitas.
“Bagaimana kita berbicara soal konektivitas hingga ke desa, sementara di pusat pengambilan keputusan saja jaringan internetnya tidak stabil,” tambahnya.
Selain itu, Cindy juga menyinggung ketidaksesuaian antara laporan dan kondisi di lapangan terkait capaian pelayanan publik berbasis digital. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), capaian layanan online dan situs web perangkat daerah disebut telah mencapai 100 persen. Namun, menurutnya, masih banyak situs Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak berfungsi atau minim konten.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kominfo Sulut, Dr. Zainudin Saleh Hilimi, menyatakan pihaknya tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengadaan layanan internet. Ia menjelaskan, gangguan yang terjadi merupakan bagian dari proses penyesuaian distribusi bandwidth agar lebih merata di setiap OPD.
Terkait layanan rapat daring, Zainudin memastikan bahwa Kominfo telah memiliki akun berbayar dan mendorong OPD untuk meningkatkan koordinasi agar pemanfaatannya lebih optimal.
Zainudin juga menambahkan bahwa pihaknya sedang melakukan pendampingan intensif untuk mengaktifkan kembali portal-portal web OPD yang sebelumnya tidak berjalan, antara lain karena keterbatasan tenaga ahli.
Pansus DPRD Sulut berharap berbagai persoalan ini segera ditangani secara serius, mengingat infrastruktur digital memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas pelayanan publik di era modern.
(DM)
