MANADO, Mediamanado.com – Aksi unjuk rasa bertajuk “Sulut Menyambut Revolusi” yang digelar di depan Kantor DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Kamis, berujung ricuh. Kericuhan terjadi setelah massa aksi berupaya memasuki halaman gedung dewan dengan mendobrak pagar pembatas.
Situasi di lokasi sempat memanas ketika para demonstran mencoba menerobos masuk ke area Kantor DPRD Sulut. Upaya tersebut mendapat pengamanan dari aparat kepolisian yang telah bersiaga sejak awal jalannya aksi.
Untuk mengendalikan keadaan, aparat kepolisian yang dilengkapi perlengkapan pengendalian massa mengerahkan water cannon dan melepaskan gas air mata. Langkah tersebut dilakukan untuk membubarkan kerumunan sekaligus mencegah meluasnya kericuhan.
Dalam aksinya, massa menyampaikan berbagai tuntutan yang mencakup isu nasional. Di antaranya terkait pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, restrukturisasi kabinet, pemangkasan anggaran sejumlah lembaga negara, serta penolakan terhadap Koperasi Merah Putih.
Selain itu, demonstran juga menuntut revisi Undang-Undang Polri, menolak militerisme di ranah sipil, serta meminta penghentian proyek strategis nasional di Papua. Massa juga mendesak pemerintah menjamin ketersediaan BBM subsidi secara nasional dan menghentikan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.
Tidak hanya mengangkat persoalan nasional, para peserta aksi turut membawa sejumlah isu yang dinilai berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat Sulawesi Utara. Salah satunya adalah penolakan terhadap dugaan perampasan ruang hidup masyarakat serta desakan agar pemerintah mempublikasikan draf Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Massa juga meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap kenaikan harga bahan pokok dan mendorong adanya desentralisasi pendapatan daerah. Selain itu, mereka mendesak dilakukan evaluasi terhadap Program Trans Manado serta penuntasan kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi di Sulawesi Utara.
Dalam tuntutan lainnya, demonstran menyatakan penolakan terhadap pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh perguruan tinggi. Mereka menilai pelaksanaan program tersebut perlu dievaluasi agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Hingga aksi berlangsung, aparat keamanan masih berjaga di sekitar Kantor DPRD Sulut guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya eskalasi lanjutan. Belum ada laporan resmi mengenai korban maupun kerusakan yang ditimbulkan akibat kericuhan tersebut.
(*/DM)
