MANADO, Mediamanado.com – Anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Minahasa Utara–Bitung, Hillary Juwita Tuwo, mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut dalam memperbaiki infrastruktur jalan di Kabupaten Minahasa Utara (Minut), khususnya ruas Jalan Ir Soekarno.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam merespons keluhan masyarakat, mengingat ruas jalan tersebut memiliki peran vital sebagai jalur utama aktivitas warga.
“Kami mengapresiasi kerja keras Pemprov Sulut di lapangan, karena ruas jalan ini merupakan urat nadi masyarakat,” ujar politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu kepada wartawan.
Menanggapi anggapan bahwa perbaikan dilakukan setelah muncul polemik di tengah masyarakat, Tuwo menegaskan hal tersebut tidak tepat. Ia menjelaskan, program pembangunan sebenarnya telah direncanakan, namun pelaksanaannya sempat tertunda karena proses administratif.
“Memang ini menjadi kewenangan Komisi III DPRD Sulut. Namun berdasarkan informasi dari dinas terkait, anggaran sudah tersedia. Hanya saja sempat terjadi pergantian pemenang tender, sehingga pelaksanaan baru bisa dilakukan setelah ada pemenang yang baru,” jelasnya.
Ia pun mendorong agar pemerintah tetap mempertahankan respons cepat dalam menangani berbagai persoalan publik, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur dasar.
“Ke depan, pemerintah provinsi dan kabupaten diharapkan tetap responsif terhadap keluhan masyarakat, khususnya infrastruktur jalan dengan lalu lintas yang tinggi,” tambahnya.
Selain ruas Jalan Ir Soekarno, Pemprov Sulut saat ini juga tengah mengidentifikasi sejumlah titik jalan lain yang menjadi perhatian publik.
Berdasarkan data teknis, beberapa ruas jalan tersebut berada di bawah kewenangan Balai Pelaksana Jalan Nasional serta pemerintah kabupaten. Karena itu, Pemprov terus memperkuat koordinasi lintas instansi agar penanganan infrastruktur dapat berjalan terpadu dan merata.
Pemprov Sulut juga menegaskan komitmennya untuk terus menyampaikan perkembangan pembangunan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.
(*/DM)
