MANADO, Mediamanado.com – Gubernur Sulawesi Utara memaparkan capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025 dalam Sidang Paripurna DPRD Sulut yang digelar pada Rabu (25/3/2025).
Dalam penyampaiannya, Gubernur menekankan komitmen Pemerintah terhadap tata kelola keuangan yang akuntabel serta pembangunan lintas sektor.
Gubernur menjelaskan bahwa laporan keuangan dalam LKPJ 2025 masih bersifat unaudited dan saat ini sedang dalam proses audit. Meski demikian, pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga kualitas pengelolaan keuangan guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Ini merupakan standar minimal sekaligus bentuk moralitas birokrasi dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Pada sektor pelayanan dasar, pemerintah provinsi mencatat sejumlah capaian penting. Di bidang pendidikan, dilakukan transformasi melalui penguatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang terhubung dengan dunia industri. Pembangunan SMK Taruna Nusantara di Langowan menjadi salah satu tonggak penting, disertai revitalisasi 50 sekolah serta peningkatan program beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu.
Di sektor kesehatan, fokus diarahkan pada penurunan angka stunting melalui intervensi spesifik dan sensitif. Selain itu, akses layanan kesehatan terus diperluas hingga ke wilayah terpencil, termasuk melalui penyediaan tenaga medis dan obat-obatan.
Sementara itu, pada sektor pekerjaan umum dan penataan ruang, pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan irigasi guna meningkatkan konektivitas wilayah serta mendukung sektor pertanian.
Program perumahan rakyat juga terus berjalan melalui intervensi terhadap rumah tidak layak huni (RTLH) dengan bantuan stimulan, guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
Di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, pemerintah bersama aparat terkait berhasil menjaga stabilitas daerah, termasuk dalam penanganan kebencanaan melalui peningkatan kapasitas personel dan penyediaan peralatan penyelamatan.
Perhatian juga diberikan kepada kelompok rentan melalui program pemberdayaan sosial, bantuan bagi korban bencana, serta perlindungan bagi penyandang disabilitas.
Pada urusan non-pelayanan dasar, pemerintah mencatat keberhasilan dalam menjaga ketahanan pangan melalui gerakan pangan murah di 190 titik, optimalisasi lahan padi seluas 2.000 hektare, serta program “tanam apa yang dimakan”.
Di sektor lingkungan hidup, pemerintah mendorong pembangunan berkelanjutan berbasis ekonomi hijau melalui pengelolaan limbah dan upaya konservasi.
Sementara itu, di bidang ketenagakerjaan, pelatihan peningkatan keterampilan (upskilling) melalui Balai Latihan Kerja (BLK) terus ditingkatkan guna memperkuat daya saing tenaga kerja, khususnya di sektor industri dan jasa.
Di sektor perhubungan, Sulawesi Utara terus didorong menjadi hub logistik internasional di kawasan timur Indonesia.
Adapun pada sektor kepemudaan dan olahraga, berbagai program dijalankan untuk mendorong lahirnya generasi muda yang kompetitif, termasuk pengembangan fasilitas olahraga dan sport tourism.
Untuk sektor unggulan daerah, pariwisata menjadi salah satu fokus utama. Pemerintah melakukan revitalisasi objek wisata serta membuka rute penerbangan internasional baru guna meningkatkan daya tarik Sulawesi Utara di tingkat global.
Di sektor kelautan dan perikanan, pemerintah memperkuat sarana nelayan sekaligus mendorong ekspor produk perikanan. Sementara di sektor pertanian dan perkebunan, komoditas unggulan seperti kelapa dan cengkih terus dikembangkan melalui hilirisasi.
Salah satu capaian penting lainnya adalah penyediaan listrik 24 jam di sejumlah pulau, sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan.
Selain itu, Pemerintah Provinsi juga melaksanakan berbagai program tugas pembantuan dari Pemerintah pusat, mencakup bidang pendidikan, irigasi, pertanian, dan perikanan, dengan menekankan sinergi antar tingkat pemerintahan.
Gubernur juga menegaskan bahwa berbagai rekomendasi DPRD tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti, antara lain melalui peningkatan kapasitas aparatur sipil negara, penataan aset daerah, serta evaluasi program strategis.
“Rekomendasi DPRD menjadi kompas bagi kami untuk tetap berada pada jalur yang benar dalam penyelenggaraan pemerintahan,” katanya.
Di akhir penyampaiannya, Gubernur mengakui masih terdapat sejumlah tantangan serta aspirasi masyarakat yang belum sepenuhnya terjawab. Namun, ia menegaskan komitmen pemerintah untuk terus bekerja dengan disiplin, integritas, dan keberpihakan kepada rakyat.
Pemerintah Provinsi juga mengharapkan masukan konstruktif dari DPRD guna penyempurnaan kinerja di masa mendatang.
Sidang paripurna tersebut ditutup dengan apresiasi Gubernur kepada DPRD, Forkopimda, serta seluruh elemen masyarakat atas dukungan dan kerja sama sepanjang tahun 2025.
(DM)
