MANADO, Mediamanado.com – Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sulawesi Utara, Febry H J Dien. S.T., M.Inf. Tech (MAN) dalam agenda “Ngopi Bareng” Foru Wartawan DPRD (Forward) Sulut menegaskan pentingnya keterlibatan media dalam mengawal program revitalisasi sekolah di Sulawesi Utara. Senin (12/5/2026).
Menurut Febry Dien, media memiliki peran penting dalam monitoring dan evaluasi program pendidikan, terutama revitalisasi sekolah yang sementara berjalan di berbagai Daerah di Sulut.
“Karena media sudah menjadi bagian dari dunia pendidikan, saya berpikir kenapa tidak teman-teman media dilibatkan dalam monitoring dan evaluasi. Pengawasannya bisa dibagi-bagi agar berjalan maksimal,” ujar Febry.
Febry menjelaskan, program revitalisasi sekolah tahun 2025 di Sulut telah menjangkau sekitar 256 sekolah, termasuk SMK dan program kesetaraan. Sementara untuk tahun 2026, sebanyak 1.295 sekolah telah diusulkan oleh 15 Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi untuk mendapatkan program revitalisasi.
“Kalau tahun lalu sekitar 240 sekolah lebih yang direvitalisasi, mudah-mudahan tahun ini bisa mencapai 300 sampai 400 sekolah,” katanya.
Febry menegaskan, program revitalisasi bukan berarti mengesampingkan peran Dinas Pendidikan. Menurutnya, sekolah tetap merupakan aset Pemerintah Daerah sehingga Dinas Pendidikan tetap harus terlibat dalam proses pengawasan dan verifikasi.
“Yang membangun memang kementerian dan anggaran dikelola kepala sekolah, tetapi bukan berarti dinas pendidikan tidak ikut mengawasi. Ini yang harus dipahami bersama,” jelasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa proses verifikasi dilakukan secara berjenjang, mulai dari data awal yang diperiksa BPMP hingga verifikasi oleh tim pusat untuk memastikan sekolah yang benar-benar layak menerima bantuan.
Selain revitalisasi, BPMP Sulut juga terus mendorong program digitalisasi pendidikan. Sejumlah fasilitas BPMP bahkan digunakan secara bergantian oleh Kabupaten/Kota untuk pelatihan dan kegiatan digitalisasi.
Febry menambahkan, sistem swakelola dalam pembangunan sekolah bukanlah hal baru dan selama ini dinilai cukup efektif. Dalam pelaksanaannya, pengawasan tidak hanya dilakukan pihak sekolah, tetapi juga melibatkan masyarakat sekitar.
“Kepala sekolah memang bukan ahli bangunan, karena itu ada tim pendamping dan pengawasan dari masyarakat. Jadi semua ikut terlibat mengawal pembangunan,” tandasnya.
(DM)
