Kepsek Bungkam, Diduga ada Pungli di SMP Negeri 1 Dimembe

oleh
Screenshot dari grup WhatsApp Maleosleosan SMP Negeri 1 Dimembe.

Loading

Stop Pungutan liar. Sosialisasi yang digelar pada tanggal 24 November lalu di JG Center.
Stop Pungutan liar. Sosialisasi yang digelar pada tanggal 24 November lalu di JG Center.

MINUT, Mediamanado – Pungli atau pungutan liar di lingkungan pendidikan ternyata masih saja terjadi di Kabupaten Minahasa Utara.

Buktinya, di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Dimembe, diduga telah terjadi Pungli berkedok sumbangan orang tua berdasarkan hasil rapat dengan Komite sekolah.

Informasi dan penelusuran awak media, bahwa siswa maupun siswi setiap kelas dimintai sejumlah uang untuk merenovasi dan biaya pengadaan penataan ruang kelas.

Screenshot dari grup WhatsApp Maleosleosan SMP Negeri 1 Dimembe.
Screenshot dari grup WhatsApp Maleosleosan SMP Negeri 1 Dimembe.

Hal ini sebagaimana hasil tulisan postingan salah seorang guru di WhatsApp Grup (WAG) sekolah yang bernama Maleosleosan 9 B.

“Selamat sore, sesuai hasil rapat orang tua siswa kelas 9B, bahwa setiap siswa mengumpulkan uang Rp 100,000,- untuk pengadaan kebutuhan penataan kelas. Ini nama-nama siswa yang sudah memberikan,” tulis salah seorang guru pada WAG Maleosleosan.

Salah satu orang tua siswa yang ditemui pagi menjelang siang tadi (06/12/21), mengaku jika dirinya keberatan dengan permintaan sejumlah dana yang ditetapkan oleh pihak sekolah. “Kami tahu pemerintah sudah menanggung semua biaya pendidikan. Kok kenapa sekolah masih saja meminta kepada orang tua untuk kebutuhan merenovasi dan pengadaan penataan sekolah,” ujar sumber orang tua siswa yang meminta namanya tidak dipublikasikan.

Plt Kepsek SMP Negeri 1 Dimembe Margaretha Rumagit saat menerima SK Plt yang diserahkan oleh Asisten 3 Rivino Dondokambey pada tanggal
Kepsek SMP Negeri 1 Dimembe Margaretha Rumagit saat menerima SK Plt yang diserahkan oleh Asisten 3 Rivino Dondokambey pada tanggal 4 November 2021.

Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Dimembe Margaretha Rumagit belum berhasil ditemui siang tadi. Upaya konfirmasi via telpon seluler di nomor 081356910xxx, meski dihubungi berkali-kali tak juga digubris atau dijawab. Demikian melalui pesan WhatsApp, meski sudah dibaca lantaran terlihat online tak kunjung dibalas.
Kepsek yang dilantik September 2021 lalu dan baru menerima SK Plt (pelaksana tugas) pada tanggal 4 November 2021 lantaran tidak bisa definitif karena bertentangan dengan Permendikbud nomor 6 tahun 2018 tentang penugasan guru, sepertinya sang Kepsek bungkam dari publik soal adanya dugaan pungli di sekolah yang ia pimpin.

Data di Dapodik, sekolah dengan akreditasi B yang dipimpin oleh kepala Sekolah Margaretha Neeltje Rumagit dengan dibantu 37 Guru dan memiliki 22 Rombel serta total siswa sebanyak 721 yang terbagi antara laki-laki 354 dan 367 perempuan. Sebagaimana informasi yang didapat media ini, pekan lalu SMP Negeri 1 Dimembe telah menerima rekomendasi dari Dinas Pendidikan untuk mencairkan dana BOS tahap III tahun 2021 dengan pagu sisa sebesar Rp 230 jutaan untuk digunakan hingga akhir Desember nanti.

Screenshot salah satu bukti dugaan pungutan liar pihak sekolah.
Screenshot salah satu bukti dugaan pungutan liar pihak sekolah yang di-posting oleh salah seorang guru

Kepala Dinas Pendidikan Olfy Kalengkongan yang dikonfirmasi kaget. Dia pun berjanji bakal memanggil oknum kepsek untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan pungli tersebut.
“Ini tentu tidak sejalan dengan gerakan revolusi mental yang telah dicanangkan. Untuk itu, saya akan panggil Kepsek untuk meminta klarifikasi. Nantinya jika terbukti tentu akan ada sanksi yang akan diberikan,” ujar Kadis kepada mediamanado.com malam tadi.

Komitmen Bupati Kabupaten Minahasa Utara Joune Ganda, kini diuji. Pasalnya, pada tanggal 24 November 2021 bertempat di pendopo JG Center telah dilaksanakan Sosialisasi Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar.

Acara ini di hadiri secara langsung oleh Sekretaris Satgas Saber Pungli Pusat Irjen Pol. Dr. Agung Makbul, Drs, SH, MH, Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Trans Nasional dan Kejahatan Luar Biasa Brigjen Pol Bambang Pristiwanto, SH, MM, Dandim 1310 Bitung Mewakili Pabung Myr. Jemmy Lotulung
Kapolres minut AKBP Bambang Yudi Wibowo, SIK, Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Utara, Pengurus dan anggota LPK-RI Provinsi Sulut dan Kabupaten Minahasa Utara, Pejabat daerah dan Para camat juga Hukum Tua se-kabupaten Minut

Acara ini diselenggarakan sehubungan dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar, bisa membangun sistem baru dalam pencegahan dan pemberantasan pungutan liar, termasuk dalam koordinasi, perencanaan, dan operasi pemberantasan pungutan liar. (**)

Penulis: Sweidy Pongoh

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *