JAKARTA, MediaManado.com – Upaya kerja keras dan nyata Senator asal Sulut yang satu ini, patut diapresiasi masyarakat Sulut. Betapa tidak, perjuangan Senator Ir Stefanus BAN Liow MAP, membuat Kementerian ESDM RI siap mengalokasi Pembangunan PLTS Roof Top di Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 80 unit untuk tahun 2020 ini.
Anggota DPD RI Ir Stefanus BAN Liow MAP, yang akrab dipanggil SBANL, mengatakan bahwa hal tersebut disampaikan langsung Menteri ESDM RI Arifin Tarif dalam Rapat Kerja bersama Komite II DPD RI bertempat di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (04/02/2020).
Di samping pembangunan PLTS, Sulut juga mendapat perhatian dalam pengadaan Sistim Litigasi Gunung Api berupa peralatan pemantauan Gunung Api Karangetang serta pengembangan pos pengamat Gunung Karangetang Sitaro dan Gunung Soputan Minahasa Tenggara.
Di kesempatan itu juga, Senator SBANL mengusulkan program strategis lainnya yang ia dapatkan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan kabupaten/kota bahkan kunker dalam menginventarisasi materi di masyarakat yakni pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU TS) dan pembangunan sarana air bersih.
Tidak terkecuali juga, Senator SBANL meminta Menteri ESDM RI untuk menaruh perhatian atas kelangkaan dan kesulitan BBM dan gas, termasuk di daerah kepulauan.
Ia pun mengatakan ini sebagai pertanggungjawab moral dan politik, maka menjadi tugas anggota DPD RI adalah menjembatani aspirasi dan kepentingan daerah di pusat. Bagi Pimpinan Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI ini, jika daerah sejahtera, maka Indonesia maju.
Raker dengan Menteri ESDM RI dipimpin Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai didampingi Wakil Ketua Dr Ir Abdullah Puteh, Bustamil Zainuddin dan Hasan Basri.
Hadir juga mendampingi Pimpinan Komite II yakni Wakil Ketua III DPD RI Sultan Nadjamudin.
Senator SBANL mengakui pada tanggal 18 Oktober 2019 di Jakarta lalu, Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE, mengharapkan anggota DPR RI dan DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Sulut untuk bersinergis memperjuangkan dan mengawal program di pusat untuk kesejahteraan daerah.
Masing-masing tersebar pada Komisi DPR RI dan Komite II DPD sesuai dengan mitra kementerian terkait sesuai tupoksi. (Ferry/*)
