MANADO, MediaManado.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai salah satu organisasi konstituen Dewan Pers diharapkan tidak terpecah dan membentuk dualisme di daerah, meskipun di tingkat pusat, saat ini terjadi tarik menarik kepengurusan.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulut, Evans Steven Liow S.Sos, MM, Sabtu (29/03/2025) akhir pekan.
Menurutnya, bilamana kepengurusan PWI Sulut segera berakhir, maka dilaksanakan pemilihan untuk pengurus yang baru sehingga tidak terjadi dualisme kepengurusan di tubuh PWI yang dikenal sebagai organisasi wartawan tertua di Indonesia itu.
“Sebaiknya dihindari dualisme kepemimpinan di daerah, karena PWI di daerah juga memiliki sarana pemilihan yang demokratis dan sesuai aturan organisasi,” kata Steven Liow.
“Secara pribadi, saya tidak akan masuk jauh ke dalam organisasi PWI, tapi ini preseden buruk banyak organisasi terbelah karena seolah-olah daerah itu tidak otonom,” sambungnya.
Liow menambahkan, ia memang memperoleh informasi bahwa PWI hingga saat ini masih terjadi konflik internal.
“AHU 0000946.AH.01.08 tahun 2024 tertanggal 9 Juli 2024, SK ini mengukuhkan Hendrik Ch Bangun sebagai Ketua PWI hasil Kongres PWI. Begitu juga Vocke Lontaan sebagai Ketua PWI Sulut terpilih atas dasar Musyawarah Daerah PWI Sulut. Maka bagi saya, tetap mengakui secara yuridis formal,” jelas Liow.
Bilamana, kata Liow, ada masalah internal sampai ada KLB, itu jelas masalah internal PWI dan pihaknya tidak boleh masuk ke dalam masalah internal PWI.
Liow berharap, pihak Vanny Loupaty Cs menempuh langkah-langkah hukum bahkan menggunakan mekanisme pemilihan pengurus baru melalui Musyawarah Daerah PWI Sulut yang melibatkan seluruh Anggota PWI Sulut yang sah.
“Hindarilah tunjuk menunjuk personel bahkan pecat memecat. Gunakanlah mekanisme organisasi, seperti pemilihan pengurus baru melalui Musyawarah Daerah PWI Sulut,” ujar Liow.
Ia mengingatkan bahwa PWI sebagai organisasi merupakan wadah berhimpun para wartawan profesional yang dibentuk dan dibina berdasarkan kode etik wartawan Indonesia. Malahan, seluruh anggota PWI wajib memiliki standar profesi melalui sertifikasi Uji Kompetensi Wartawan (UKW).
“Maka, baik Voucke Lontaan maupun Vanny Loupaty duduk satu meja dan jangan membawa polemik PWI di pusat ke daerah. Karena PWI Sulut menjadi contoh yang baik dan memiliki kantor resmi,” tutup Steven Liow.
