MANADO, Mediamanado.com – Anggota DPRD Sulawesi Utara, Normans Luntungan, menyoroti persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah kepulauan, khususnya Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) dan wilayah kepulauan lainnya.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Sulut bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Sulut, Senin (19/10/2026).
Dalam rapat tersebut, Normans meminta Pertamina serius menelusuri dugaan penyimpangan distribusi BBM yang menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan bahan bakar, meskipun kapal pengangkut telah tiba di wilayah tujuan.
Normans mengungkapkan, terdapat keluhan mengenai BBM yang baru tiba, tetapi dalam waktu singkat sudah tidak tersedia lagi. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai penyaluran BBM dari titik pembongkaran hingga ke masyarakat.
“Mohon keseriusan pihak Pertamina untuk menyelesaikan persoalan ini. Harga BBM di jalan-jalan sudah mencapai Rp. 20 ribu hingga Rp. 35 ribu,” tegas Normans.
Menurutnya, kondisi tersebut sangat memberatkan masyarakat kepulauan yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap transportasi laut dan BBM untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
Normans juga menyoroti persoalan distribusi solar bagi nelayan. Ia meminta Pertamina memastikan penyaluran BBM sesuai peruntukan dan ketentuan yang berlaku, termasuk mengevaluasi pelaksanaan program kemitraan agar benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan.
Dirinya menilai, penambahan kuota saja tidak akan menyelesaikan persoalan apabila masih terdapat dugaan kebocoran dalam distribusi. Karena itu, pengawasan terhadap penyalur, agen, dan mitra distribusi perlu dilakukan secara menyeluruh.
“Sebanyak apa pun kuota yang diberikan, kalau masih ada kebocoran, persoalan ini tidak akan selesai. Jadi, harus ditelusuri di mana letak masalahnya dan siapa yang bertanggung jawab,” ujarnya.
Selain distribusi BBM, Normans turut meminta perhatian terhadap ketersediaan kapal dan pengangkutan BBM ke wilayah kepulauan.
Normans menyinggung keluhan mengenai keterbatasan kapal serta persoalan rekomendasi atau izin pengangkutan yang dinilai perlu diperjelas.
Menurutnya, keterlambatan distribusi BBM dapat berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Tidak hanya nelayan, pedagang beras, gula, semen, dan kebutuhan pokok lainnya juga berpotensi terdampak ketika pasokan BBM terhambat.
Normans menegaskan, persoalan distribusi BBM di wilayah kepulauan perlu ditangani secara serius melalui evaluasi menyeluruh, pengawasan yang ketat, serta koordinasi antara Pertamina dan pihak terkait.
Ia berharap langkah konkret segera dilakukan agar pasokan BBM tersedia sesuai kebutuhan, harga tetap terkendali, dan masyarakat di wilayah kepulauan tidak terus mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar.
(DM)
