MINUT, MediaManado.com- Rapat kerja realisasi penyerapan anggaran semester I Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam hal ini Mitra Kerja Komisi II DPRD Minut memasuki hari ke-2. Hal tersebut sebagaimana terpantau mediamanado selasa (21/7/20) siang.
Bertempat di ruang rapat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minahasa Utara (Minut) Olivia Mantiri dari Fraksi partai Golkar selaku koordinator Komisi II, memimpin jalannya rapat bersama eksekutif pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Dinas Pangan, Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup.
Menurut Ketua Komisi II Jimmy Mekel, rapat kerja ini terkait realisasi penyerapan anggaran pada satuan kerja yang merupakan mitra kerja Komisi II DPRD Minut. “Kami sudah memasuki hari ke 2. Saat ini rapat kerja dengan 3 SKPD untuk meminta laporan realisasi serta penyerapan anggaran dan sekaligus mengawasi sejauh mana tindaklanjut Pemkab terkait penanganan covid pada setiap SKPD,” ujar Mekel yang juga Bendahara DPC PDI Perjuangan Minut.
Ditambahkan oleh personil Komisi II Edwin Kambey, bahwa dalam hal rapat kerja ini, pihaknya dari fraksi PDI Perjuangan menyoroti 3 hal yang menjadi pembahasan hangat belakangan ini. Dimana terkait Siltap perangkat desa yang hingga kini belum ada realisasi dari pemerintah daerah, juga soal Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dana Pilkada Minut serta penanganan masalah sampah.
“Kami berharap Pemkab segera merealisasikan Siltap perangkat desa se kabupaten minahasa utara. Karena banyak keluhan perangkat hingga kini gaji mereka belum terbayarkan. Pun demikian soal NPHD yang belum dicairkan oleh Bagian Keuangan. Karena ini Hibah, tidak perlu menunggu laporan pertanggungjawaban. Mengingat Mendagri Tito Karnavian beberapa waktu lalu menyoroti Pemkab terkait realisasi anggaran Pilkada Minut masih jongkok,” tutur Kambey.
Dia pun berharap ada solusi dari Pemkab terkait penanganan masalah sampah. Mengingat, laporan Dinas Lingkungan Hidup kalau anggaran operasional untuk kebersihan tidak bisa dicairkan. “Meski ada rasionalisasi anggaran, seharusnya pemkab lebih memperhatikan skala prioritas kepentingan umum dari penanganan yang belum terlalu penting,” tutur Kambey yang juga wakil ketua Fraksi PDIP usai rapat kerja. Adapun personil komisi II yang turut dalam rapat kerja tersebut antara lain Jimmy Mekel Edwin Kambey dari Fraksi PDIP, Frederik Runtuwene Fraksi Nasdem, Chyntia Erkles dari Fraksi Klabat partai Gerindra. (swp)
