MANADO, Mediamanado.com – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Vionita Kuera Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Kepulauan Nusa Utara di rapat paripurna membacakan laporan pelaksanaan kegiatan reses kedua, masa persidangan ketiga tahun 2025, Selasa (9/9/2025).
Dalam penyampaiannya Vionita mengatakan, kegiatan reses dilaksanakan untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Pimpinan dan anggota DPRD Sulut melaksanakan kegiatan ini, agar setiap aspirasi masyarakat dapat di perhatikan, dan di tampung dalam APBD tahun anggaran 2026,” ucap Vionita.
Adapun aspirasi yang di terima di bidang pendidikan masyarakat mengeluhkan SK fungsional Guru tahun 2023 sampai 2025 belum terealisasi.
“Yaitu TPP untuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) teknis yang ada di cabang Dinas Kabupaten Kepulauan Sitaro,” ucap Vionita.
Sementara masyarakat juga minta permohonan cuti bagi PPPK agar dapat di urus di masing-masing cabang Dinas.
“Mereka juga minta agar permohonan cuti ini hanya lewat masing-masing cabang dinas saja, dan tidak perlu lewat Dinas Provinsi,” kata Vionita.
Vionita menambahkan, masyarakat Kecamatan Siau Barat minta agar pemerintah memberikan beasiswa bagi anak-anak yang memiliki prestasi dan anak-anak yang tidak mampu.
“Mengingat anak-anak yang masih ingin melanjutkan pendidikan ke D3 dan S1, tetapi tidak mampu. Begitu juga masyarakat yang ada di Kecamatan Siau Barat Selatan minta agar ada bantuan beasiswa dari Pemerintah Provinsi,” ujar Vionita.
Begitu pun di bidang olahraga kata Vionita, masyarakat minta agar ada pelatihan bagi para wasit.
“Mengingat di Sulut ada banyak olahraga. Ini juga untuk meningkatkan kapasitas dan keahlian para wasit profesional, yang mempunyai sertifikat yang ada di Kecamatan Siau Barat,” ungkapnya.
Lebih lanjut Vionita mengatakan, masyarakat kampung peta timur juga mengeluhkan agar Pemprov Sulut memperhatikan Fasilitas BPJS Kesehatan.
“Dimana proses BPJS Kesehatan masih sangat sulit. Begitu juga masyarakat kampung Balane, Kecamatan Tamako berharap agar fasilitas dan pelayanan dengan kartu BPJS dapat adil dan merata,” pungkas Vionita.
(*/DM)
