JAKARTA, MediaManado.com – Tidak bisa dipungkiri bahwa kegiatan ilegal seringkali terjadi di zona batas perairan Sulut dan Filipina, diantaranya kejahatan penyelundupan, perdagangan manusia, dan narkotika.
Guna meminimalisir hingga memberantas aksi-aksi itu, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melakukan kerjasama dengan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) RI.
Kerjasama itu dilakukan Gubernur Sulut Yulius Selvanus SE dengan Kepala BAKAMLA RI Laksdya TNI Dr. Irvansyah SH, M.Tr.Opsla, bertempat di Jakarta, Selasa (04/11/2025).
Pertemuan antara Gubernur Yulius Selvanus dengan Kepala BAKAMLA RI Irvansyah membahas langkah-langkah strategis kerjasama antara kedua belah pihak terkait pengawasan dan keamanan zona perairan Utara Indonesia, khususnya zona lintas batas Sulut dan Filipina.
Pada kesempatan itu, Gubernur Yulius Selvanus menekankan pentingnya pengawasan dan keamanan di wilayah perbatasan.
“Pemerintah Provinsi prihatin atas maraknya kejahatan lintas batas berupa penyelundupan, perdagangan manusia dan illegal fishing serta narkotika,” kata Gubernur Yulius Selvanus.
Untuk itu, tambah Gubernur Yulius Selvanus, sangat diperlukan pengawasan yang ketat guna mencegah kegiatan ilegal itu.
“Kami minta terjadinya sinergitas antara BAKAMLA, aparat keamanan laut, dan pemerintah daerah, melakukan patroli rutin dan edukasi terhadap nelayan lokal. Karena laut merupakan sumber kehidupan dan ekonomi masyarakat pesisir, termasuk potensi perikanan dan pariwisata,” terang Gubernur Yulius Selvanus.
Tentunya, tegas Gubernur Yulius Selvanus, dengan adanya komitmen bersama, semua pihak mewujudkan laut Sulut yang aman, produktif, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala BAKAMLA RI, Irvansyah memberikan apresiasi atas komitmen Gubernur Yulius Selvanus, sehingga BAKAMLA RI siap memperkuat keamanan dan pengawasan di zona perbatasan.
Menurutnya BAKAMLA siap meningkatkan sistem patroli laut dengan melakukan koordinasi lintas lembaga, baik TNI AL, POLAIRUD, maupun instansi terkait.
“Kami akan memanfaatkan teknologi maritim untuk mendeteksi dini terhadap aktivitas mencurigakan. Karena Sulut merupakan wilayah strategis di jalur maritim Indonesia,” kata Irvansyah.
Pertemuan ini menghasilkan komitmen bersama antara Pemprov Sulut dan BAKAMLA RI seperti rencana pengembangan pos pengawasan maritim di titik strategis, diantaranya di zona perbatasan dengan Filipina, wilayah perairan Kepulauan Talaud, Sangihe, dan Bitung.
Dengan sasaran pada upaya pemberantasan kejahatan lintas batas seperti penyelundupan, perdagangan manusia, dan narkotika serta illegal fishing.
Untuk itulah maka akan dilaksanakan kegiatan berupa pelatihan bersama bagi nelayan dan aparat daerah tentang keselamatan dan hukum laut.
Tentunya, kedua belah pihak berharap pertemuan ini merupakan langkah strategis dalam membangun sinergitas antar lembaga guna menjaga keamanan, ketertiban, dan keberlanjutan potensi kelautan Sulawesi Utara. (Ferry)
