MANADO, MediaManado.com – Percepatan penanggulangan kemiskinan menjadi program andalan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), yang dikenal dengan sebutan Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK).
Program ODSK ikut berdampak positif pada upaya meminimalisir angka kemiskinan di wilayah Provinsi Sulut melalui kolaborasi efektif dengan pemerintah kabupaten/kota.
“Presentase jumlah kemiskinan di Sulut tercatat sebesar 7,77% atau turun 0,01% dibandingkan September 2020 dengan angka 7,78%,” kata Asisten III Setdaprov Sulut, Asiano Gemmy Kawatu SE MSi saat mewakili Gubernur Sulut, membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Pembangunan dan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sulut di Hotel Luwansa, Manado, Senin (04/10/2021).
Turunnya angka kemiskinan, tambah Kawatu, sejatinya bukan hanya sekedar soal jumlah dan persentase penduduk miskin, akan tetapi ada dimensi lain yang perlu diperhatikan, yakni tingkat kedalam dan keparahan kemiskinan.
Ia menjelaskan, berdasarkan perkembangan tingkat kemiskinan tahun 2014-2021, secara umum angka kemiskinan Sulut cenderung fluktuatif dengan tren yang menurun sejak tahun 2016.
“Meski menghadapi pandemi Covid-19, tetapi Pemprov Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw, mampu menurunkan angka kemiskinan,” terangnya.
Ia membeberkan capaian persentase penduduk miskin sehingga paling rendah secara nasional, lebih didorong oleh semangat dan kerja keras serta sinergitas.
“Program ODSK harus kita jalankan. Demikian juga dengan penguatan program dan sinkronisasi, sinergitas dengan dunia usaha, lembaga dan masyarakat harus bersatu,” bebernya.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulut, Jenny Karouw dalam laporannya menyampaikan penanggulangan kemiskinan erat dengan realisasi penyerapan anggaran.
Di mana terdapat lima daerah yang capaiannya masih 30%.
Untuk evaluasi pelaksanaan program penaggulangan kemiskinan, ikut ditentukan oleh realisasi penyerapan anggaran.
“Tercatat untuk alokasi fisik rata rata penyerapannya baru 30%. Ada lima daerah, yakni Tomohon, Manado, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara dan Minahasa,” jelasnya.
“Kemudian, untuk realisasi anggaran dari Dana Desa sudah mencapai 67% dan APBN 59%,” sambungnya.
Persentase angka kemiskinan di Sulut yang cenderung menurun, sebut Karouw juga dipengaruhi oleh lapangan kerja terbuka, komunikasi, jasa, kesehatan dan sosial.
“Adanya kebijakan work from home dan pembelajaran daring dan luring, sektor kesehatan dan pemberian jaring pengaman sosial turut membantu kelangsungan di tengah masyarakat, sehingga gab semakin sempit sesuai gini ratio,” urainya.
Gini ratio, sambung Karouw, merupakan pengukur ketimpangan pengeluaran penduduk menggunakan indikator gini ratio dan distribusi pengeluaran menurut World Bank.
“Berdasarkan angka Gini Ratio, tingkat ketimpangan Sulut, baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah perdesaan termasuk dalam kategori ketimpangan sedang di poin 0,01,” imbuhnya. (*/ferry)
