MANADO, Mediamanado.com – Direktur Utama PT Meares Soputan Mining (MSM), David Sompie, menguraikan kondisi terbaru ruas jalan di kawasan lingkar tambang yang menghubungkan Girian dan Likupang.
Penjelasan itu disampaikan dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Sulawesi Utara, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), aparat kepolisian, serta unsur masyarakat, yang digelar pada Senin (4/5/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat serbaguna DPRD Sulut dan dipimpin oleh Ketua Komisi III Berty Kapojos. Turut mendampingi, Koordinator Komisi III yang juga Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter, Wakil Ketua Komisi III Nick Lomban, Sekretaris Komisi III Yongkie Limen, serta sejumlah anggota dewan lainnya.
Dalam pemaparannya, Sompie menyebut perusahaan memberi perhatian khusus pada sejumlah titik rawan, terutama di area yang dikenal sebagai “tikungan kuning” yang berpotensi mengalami pergerakan tanah.
Sompie menjelaskan, pemantauan dilakukan secara terus-menerus dengan memanfaatkan sistem teknologi modern. Meski pergeseran yang terdeteksi masih sangat kecil, yakni hanya dalam hitungan milimeter, langkah antisipasi tetap diperketat. Apalagi setelah terjadinya gempa beberapa waktu lalu, tercatat adanya pergerakan tanah sekitar 1 hingga 3 milimeter.
Sebagai upaya penanganan jangka panjang, pihak perusahaan telah menyatakan kesiapan untuk melakukan pembenahan menyeluruh, termasuk mengalihkan sebagian jalur guna menghindari kawasan yang dinilai berisiko.
Sompie menegaskan, seluruh kebutuhan anggaran untuk pekerjaan tersebut akan ditanggung oleh perusahaan, dengan perkiraan durasi pengerjaan berkisar antara empat hingga lima bulan.
Dirinya juga mengungkapkan opsi penutupan sementara akses jalan selama pekerjaan berlangsung. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat proses sekaligus menjaga keselamatan pengguna jalan, mengingat akan ada aktivitas alat berat hingga pekerjaan peledakan.
Terkait pemanfaatan jalur baru yang telah dibangun, Sompie mengatakan bahwa proses administrasi seperti hibah maupun tukar guling dengan pemerintah membutuhkan tahapan yang tidak singkat. Namun, karena pertimbangan keselamatan, pihaknya telah berupaya memperoleh izin penggunaan sementara.
Menurutnya, dorongan juga datang dari masyarakat serta pemerintah di wilayah Ranowulu dan Likupang Timur agar jalur alternatif tersebut segera difungsikan. Saat ini, koordinasi tengah dilakukan dengan Balai Transportasi Darat terkait penyediaan rambu-rambu penunjang keselamatan.
Menanggapi isu pembebasan lahan yang disuarakan warga, Sompie menilai hal tersebut bukan menjadi fokus utama saat ini. Ia menekankan bahwa prioritas perusahaan adalah memastikan perbaikan berjalan cepat dan aman.
Sompie juga memastikan bahwa ruas jalan lama tidak akan dihilangkan, melainkan tetap dipertahankan sebagai bagian dari rencana ke depan, termasuk dalam skema penyerahan kepada Pemerintah.
“Yang terpenting saat ini adalah bagaimana pekerjaan bisa selesai tanpa membahayakan pengguna jalan. Sementara jalan lama tetap akan dipertahankan untuk kepentingan selanjutnya,” tutupnya.
(DM)
